Bibit-bibit Perpecahan di Bosnia
ISMET Vraaalica, warga Pediše, Kota Sokolac, Bosnia-Herzegovina, hanya bisa menatap pasrah garasi dan dua mobil di halaman belakang rumahnya yang ludes terbakar pada 17 Januari 2018. "Saya berhubungan baik dengan semua tetangga. Saya tidak tahu siapa yang bisa melakukan ini," katanya seperti dilansir media Bosnia, Fokus.ba.
Nedzad Herceglija, pengungsi Bosnia di Bjelogorci, Rogatica, mengaku diserang tetangganya dengan kapak. Peristiwa pada 27 Juni 2018 itu merupakan serangan ketiga terhadapnya dari orang yang tinggal dekat dengannya. Herceglija menduga motif serangan itu tak lain membuatnya meninggalkan desanya.
Peristiwa yang menimpa mereka adalah contoh berbagai bentuk prasangka buruk terhadap Islam atau islamofobia yang kembali muncul di Bosnia-Herzegovina. Tren merisaukan ini tertuang dalam laporan European Islamophobia Report 2018 yang dirilis lembaga penelitian Yayasan untuk Riset Politik, Ekonomi, dan Sosial (SETA), yang berbasis di Turki, pada 21 September 2019.
Laporan itu tak hanya memuat gejala islamofobia di Bosnia, tapi juga di Uni Eropa. Sebagian besar negara di Benua Biru mencatat naiknya jumlah tindakan tak bersahabat terhadap umat Islam. Di Austria terdapat 540 kasus pada 2018, naik dari 309 kasus pada 2017. Di Prancis terjadi 676 kasus, naik signifikan dibanding 446 kasus pada 2017. Di Belanda, kasus serupa tercatat sebesar 91 persen dari total 151 insiden.
Menurut penulis laporan tentang situasi di Bosnia, Hikmet Karcic, bentuk islamofobia itu beragam, dari serangan fisik, pernyataan politik, hingga berita media. "Sebagian besar serangan ditujukan kepada pengungsi Bosnia yang kembali ke Republika Srpska dan di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya kelompok etnis Kroasia," ujarnya.
Bosnia-Herzegovina dulu bagian dari negara Yugoslavia bersama Serbia, Kroasia, Makedonia, Montenegro, dan Slovenia. Yugoslavia pecah setelah meninggalnya Presiden Josip Broz Tito pada 4 Mei 1980. Perang Bosnia dimulai pada 1992 di negara dengan populasi multietnis: Bosniaks (muslim Bosnia), Serbia, dan Kroasia. Perang itu menyebabkan kematian sekitar 100 ribu warga sipil dan tentara, ribuan orang mengungsi, serta genosida (pemusnahan etnis) terhadap setidaknya 25 ribu muslim Bosnia.
Ketiga kelompok tersebut terlibat dalam perang sampai akhirnya pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) turun tangan dan kesepakatan damai tercapai di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, pada 1995. Perjanjian itu menyepakati berdirinya Bosnia-Herzegovina, yang lazim disebut Bosnia saja, yang terdiri atas Republika Srpska di kawasan utara dan timur serta Federasi Bosnia-Herzegovina di wilayah barat dan tengah. Ibu kotanya Sarajevo.
Seusai perang Bosnia hingga 2017, diperkirakan 13 pengungsi Bosnia terbunuh dan 20 lainnya terluka dalam kasus kejahatan terkait dengan kebencian berbasis agama di Srpska. Tapi, "Tidak ada satu pun pembunuhan yang dibawa ke meja hijau," kata Karcic.
Selain serangan fisik, Karcic menambahkan, kasus yang meningkat pada 2018 adalah pernyataan provokatif para politikus lokal dan regional. Mereka menyebut Bosnia sebagai tempat persembunyian kelompok muslim radikal. Beberapa pernyataan berbahaya itu disampaikan Milorad Dodik.
Dodik adalah pemimpin partai Aliansi Sosial Demokrat Independen (SNSD). Sesuai dengan hasil pemilihan umum Oktober 2018, Dodik menjadi satu dari tiga presiden kolektif wakil kelompok Bosnia-Serbia. Dua lainnya adalah Šefik Džaferovic, pemimpin Partai untuk Aksi Demokratik (SDA), yang mewakili Bosniak, dan Željko Komšic, pemimpin Uni Demokratik Kroasia (HDZ), sebagai wakil orang Kroasia.
Menurut Euronews, Dodik dikenal luas sebagai tokoh pro-Rusia dan Serbia. Sesudah dilantik sebagai presiden pada 20 November 2018, ia mengatakan, "Saya tidak punya alasan untuk mengubah apa pun. Saya orang Serbia. Saya lebih mencintai Serbia daripada Bosnia. Bosnia hanya tempat saya bekerja.” Pidato itu disiarkan situs N1. The Atlantic membuat artikel tentangnya pada 9 Januari 2019 dengan judul "Presiden yang Ingin Memecah Negerinya Sendiri".
Menurut laporan European Islamophobia Report 2018, ada beberapa pernyataan Dodik yang dikategorikan sebagai islamofobia. Salah satunya saat ia tampil dalam sebuah acara televisi Serbia. Dia menyatakan, “Para imam di Bosnia yang membacakan azan itu seperti orang melolong.” Pada 23 Juni 2018, media memuat pernyataannya yang menuding politikus Bosniak dan Badan Intelijen Bosnia berencana membawa 150 ribu imigran ke negara itu serta memberi mereka kewarganegaraan. Pada awal September tahun ini, ia juga menuding SDA ingin mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam.
Pernyataan Dodik itu disampaikan tatkala gelombang besar pengungsi membanjiri Eropa. Sekurangnya 25 ribu pengungsi dari Suriah, Pakistan, Aljazair, dan tempat lain melalui negara ini pada 2018. Mereka menuju Kroasia dan berharap mencapai negara-negara Uni Eropa lain.
Kedatangan para pengungsi ini memicu kekhawatiran akan adanya perubahan drastis demografi di negara itu. Menurut sensus terakhir Bosnia pada 2013, warga muslim mengisi 50,11 persen populasi, Kristen Ortodoks 31 persen, dan Katolik 15 persen.
Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic pernah mengeluarkan "peringatan" serupa. Dalam acara bincang-bincang Good Morning Serbia pada Juni 2018, ia mengatakan, "(Bosniaks) menunggu untuk melewati 50 persen (populasi) sehingga mereka dapat menciptakan negara Islam pertama di tengah Eropa.”
Pernyataan-pernyataan ini muncul hampir bersamaan dengan terbitnya aspirasi pemisahan diri dari Bosnia, baik oleh orang Serbia maupun Kroasia. Selama ini Dodik juga dikenal luas mengadvokasi Republika Srpska, yang didominasi warga Serbia, untuk memisahkan diri dan bergabung dengan negara Serbia.
Pada akhir Juli 2019, Jerusalem Post melaporkan, dalam pertemuan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin di Yerusalem, Presiden Kroasia Kolinda Grabar-Kitarovic mengklaim Bosnia berada di bawah kendali "Islam militan" karena kedatangan pengungsi dan migran. Pernyataan itu memicu kemarahan masyarakat di Bosnia. Dia kemudian membantah kabar bahwa ia membuat klaim tersebut.
Heather Conley dan Matthew Melino dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional, yang berbasis di Washington, DC, menilai etnonasionalisme Kroasia sedang diarahkan pada orang-orang Bosnia melalui kegagalan Bosnia sebagai sebuah negara. Pernyataan Grabar-Kitarovic itu, kata dia, bertujuan "memperdalam narasi bahwa ada kebutuhan yang makin besar untuk menciptakan entitas Kroasia yang terpisah di Bosnia".
Pada 2017, media Kroasia juga pernah melaporkan bahwa kantor Grabar-Kitarovic menuding Bosnia menyembunyikan "5.000 Salafi, yang bersama 10 ribu pendukung mereka, dengan retorika dan niat yang sangat radikal". Setahun sebelumnya, dia menyebutkan adanya "Islamisme radikal" dan beberapa ribu pejuang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kembali ke Bosnia.
Menteri Keamanan Bosnia Dragan Mektic mengaku tidak tahu dari mana asal-muasal jumlah orang Salafi seperti yang disebut Kroasia itu. Menurut data resmi yang dikutip dalam laporan Komisi Eropa 2016, sebanyak 188 pria dan 61 wanita diyakini telah melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak dari Bosnia antara 2012 dan 2015.
Tahun lalu, legislator Kroasia, Marijana Petir, menyatakan keprihatinannya di Parlemen Eropa dengan menyebutkan "radikalisasi" terjadi di Bosnia karena dana yang diduga dikirim dari Arab Saudi, Turki, dan negara-negara Islam lain. "Pejuang asing kembali ke permukiman Wahabi yang telah tumbuh tepat di sepanjang perbatasan Kroasia, meradikalisasi populasi muslim di Bosnia," ucapnya.
Hikmet Karcic dalam wawancara dengan Al Jazeera mengungkapkan, pernyataan-pernyataan provokatif tersebut bertujuan menyulut aspirasi nasionalisme orang-orang Kroasia terhadap Bosnia. "Dengan menunjukkan Bosnia sebagai negara yang tidak stabil, mereka mencari pembenaran pada masa depan dengan kemungkinan pemisahan wilayah mayoritas Kroasia dari Bosnia," tuturnya.
Abdul Manan (Al Jazeera, Balkan Insight, Euronews, Sarajevo Times)
Majalah Tempo, Edisi 20 Oktober 2019
Nedzad Herceglija, pengungsi Bosnia di Bjelogorci, Rogatica, mengaku diserang tetangganya dengan kapak. Peristiwa pada 27 Juni 2018 itu merupakan serangan ketiga terhadapnya dari orang yang tinggal dekat dengannya. Herceglija menduga motif serangan itu tak lain membuatnya meninggalkan desanya.
Peristiwa yang menimpa mereka adalah contoh berbagai bentuk prasangka buruk terhadap Islam atau islamofobia yang kembali muncul di Bosnia-Herzegovina. Tren merisaukan ini tertuang dalam laporan European Islamophobia Report 2018 yang dirilis lembaga penelitian Yayasan untuk Riset Politik, Ekonomi, dan Sosial (SETA), yang berbasis di Turki, pada 21 September 2019.
Laporan itu tak hanya memuat gejala islamofobia di Bosnia, tapi juga di Uni Eropa. Sebagian besar negara di Benua Biru mencatat naiknya jumlah tindakan tak bersahabat terhadap umat Islam. Di Austria terdapat 540 kasus pada 2018, naik dari 309 kasus pada 2017. Di Prancis terjadi 676 kasus, naik signifikan dibanding 446 kasus pada 2017. Di Belanda, kasus serupa tercatat sebesar 91 persen dari total 151 insiden.
Menurut penulis laporan tentang situasi di Bosnia, Hikmet Karcic, bentuk islamofobia itu beragam, dari serangan fisik, pernyataan politik, hingga berita media. "Sebagian besar serangan ditujukan kepada pengungsi Bosnia yang kembali ke Republika Srpska dan di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya kelompok etnis Kroasia," ujarnya.
Bosnia-Herzegovina dulu bagian dari negara Yugoslavia bersama Serbia, Kroasia, Makedonia, Montenegro, dan Slovenia. Yugoslavia pecah setelah meninggalnya Presiden Josip Broz Tito pada 4 Mei 1980. Perang Bosnia dimulai pada 1992 di negara dengan populasi multietnis: Bosniaks (muslim Bosnia), Serbia, dan Kroasia. Perang itu menyebabkan kematian sekitar 100 ribu warga sipil dan tentara, ribuan orang mengungsi, serta genosida (pemusnahan etnis) terhadap setidaknya 25 ribu muslim Bosnia.
Ketiga kelompok tersebut terlibat dalam perang sampai akhirnya pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) turun tangan dan kesepakatan damai tercapai di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, pada 1995. Perjanjian itu menyepakati berdirinya Bosnia-Herzegovina, yang lazim disebut Bosnia saja, yang terdiri atas Republika Srpska di kawasan utara dan timur serta Federasi Bosnia-Herzegovina di wilayah barat dan tengah. Ibu kotanya Sarajevo.
Seusai perang Bosnia hingga 2017, diperkirakan 13 pengungsi Bosnia terbunuh dan 20 lainnya terluka dalam kasus kejahatan terkait dengan kebencian berbasis agama di Srpska. Tapi, "Tidak ada satu pun pembunuhan yang dibawa ke meja hijau," kata Karcic.
Selain serangan fisik, Karcic menambahkan, kasus yang meningkat pada 2018 adalah pernyataan provokatif para politikus lokal dan regional. Mereka menyebut Bosnia sebagai tempat persembunyian kelompok muslim radikal. Beberapa pernyataan berbahaya itu disampaikan Milorad Dodik.
Dodik adalah pemimpin partai Aliansi Sosial Demokrat Independen (SNSD). Sesuai dengan hasil pemilihan umum Oktober 2018, Dodik menjadi satu dari tiga presiden kolektif wakil kelompok Bosnia-Serbia. Dua lainnya adalah Šefik Džaferovic, pemimpin Partai untuk Aksi Demokratik (SDA), yang mewakili Bosniak, dan Željko Komšic, pemimpin Uni Demokratik Kroasia (HDZ), sebagai wakil orang Kroasia.
Menurut Euronews, Dodik dikenal luas sebagai tokoh pro-Rusia dan Serbia. Sesudah dilantik sebagai presiden pada 20 November 2018, ia mengatakan, "Saya tidak punya alasan untuk mengubah apa pun. Saya orang Serbia. Saya lebih mencintai Serbia daripada Bosnia. Bosnia hanya tempat saya bekerja.” Pidato itu disiarkan situs N1. The Atlantic membuat artikel tentangnya pada 9 Januari 2019 dengan judul "Presiden yang Ingin Memecah Negerinya Sendiri".
Menurut laporan European Islamophobia Report 2018, ada beberapa pernyataan Dodik yang dikategorikan sebagai islamofobia. Salah satunya saat ia tampil dalam sebuah acara televisi Serbia. Dia menyatakan, “Para imam di Bosnia yang membacakan azan itu seperti orang melolong.” Pada 23 Juni 2018, media memuat pernyataannya yang menuding politikus Bosniak dan Badan Intelijen Bosnia berencana membawa 150 ribu imigran ke negara itu serta memberi mereka kewarganegaraan. Pada awal September tahun ini, ia juga menuding SDA ingin mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam.
Pernyataan Dodik itu disampaikan tatkala gelombang besar pengungsi membanjiri Eropa. Sekurangnya 25 ribu pengungsi dari Suriah, Pakistan, Aljazair, dan tempat lain melalui negara ini pada 2018. Mereka menuju Kroasia dan berharap mencapai negara-negara Uni Eropa lain.
Kedatangan para pengungsi ini memicu kekhawatiran akan adanya perubahan drastis demografi di negara itu. Menurut sensus terakhir Bosnia pada 2013, warga muslim mengisi 50,11 persen populasi, Kristen Ortodoks 31 persen, dan Katolik 15 persen.
Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic pernah mengeluarkan "peringatan" serupa. Dalam acara bincang-bincang Good Morning Serbia pada Juni 2018, ia mengatakan, "(Bosniaks) menunggu untuk melewati 50 persen (populasi) sehingga mereka dapat menciptakan negara Islam pertama di tengah Eropa.”
Pernyataan-pernyataan ini muncul hampir bersamaan dengan terbitnya aspirasi pemisahan diri dari Bosnia, baik oleh orang Serbia maupun Kroasia. Selama ini Dodik juga dikenal luas mengadvokasi Republika Srpska, yang didominasi warga Serbia, untuk memisahkan diri dan bergabung dengan negara Serbia.
Pada akhir Juli 2019, Jerusalem Post melaporkan, dalam pertemuan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin di Yerusalem, Presiden Kroasia Kolinda Grabar-Kitarovic mengklaim Bosnia berada di bawah kendali "Islam militan" karena kedatangan pengungsi dan migran. Pernyataan itu memicu kemarahan masyarakat di Bosnia. Dia kemudian membantah kabar bahwa ia membuat klaim tersebut.
Heather Conley dan Matthew Melino dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional, yang berbasis di Washington, DC, menilai etnonasionalisme Kroasia sedang diarahkan pada orang-orang Bosnia melalui kegagalan Bosnia sebagai sebuah negara. Pernyataan Grabar-Kitarovic itu, kata dia, bertujuan "memperdalam narasi bahwa ada kebutuhan yang makin besar untuk menciptakan entitas Kroasia yang terpisah di Bosnia".
Pada 2017, media Kroasia juga pernah melaporkan bahwa kantor Grabar-Kitarovic menuding Bosnia menyembunyikan "5.000 Salafi, yang bersama 10 ribu pendukung mereka, dengan retorika dan niat yang sangat radikal". Setahun sebelumnya, dia menyebutkan adanya "Islamisme radikal" dan beberapa ribu pejuang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kembali ke Bosnia.
Menteri Keamanan Bosnia Dragan Mektic mengaku tidak tahu dari mana asal-muasal jumlah orang Salafi seperti yang disebut Kroasia itu. Menurut data resmi yang dikutip dalam laporan Komisi Eropa 2016, sebanyak 188 pria dan 61 wanita diyakini telah melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak dari Bosnia antara 2012 dan 2015.
Tahun lalu, legislator Kroasia, Marijana Petir, menyatakan keprihatinannya di Parlemen Eropa dengan menyebutkan "radikalisasi" terjadi di Bosnia karena dana yang diduga dikirim dari Arab Saudi, Turki, dan negara-negara Islam lain. "Pejuang asing kembali ke permukiman Wahabi yang telah tumbuh tepat di sepanjang perbatasan Kroasia, meradikalisasi populasi muslim di Bosnia," ucapnya.
Hikmet Karcic dalam wawancara dengan Al Jazeera mengungkapkan, pernyataan-pernyataan provokatif tersebut bertujuan menyulut aspirasi nasionalisme orang-orang Kroasia terhadap Bosnia. "Dengan menunjukkan Bosnia sebagai negara yang tidak stabil, mereka mencari pembenaran pada masa depan dengan kemungkinan pemisahan wilayah mayoritas Kroasia dari Bosnia," tuturnya.
Abdul Manan (Al Jazeera, Balkan Insight, Euronews, Sarajevo Times)
Majalah Tempo, Edisi 20 Oktober 2019
Comments