Bahri Tak Mampir di Le Havre
KAPAL kargo berbendera Arab Saudi, Bahri Yanbu, membuang sauh 30 kilometer dari pelabuhan Prancis sejak Rabu malam, 8 Mei lalu. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly membenarkan kabar bahwa kapal itu dijadwalkan mengambil muatan senjata buatan Prancis di Pelabuhan Le Havre sebagai bagian dari kontrak yang ditandatangani Prancis dengan Saudi beberapa tahun silam. Prancis adalah salah satu pemasok senjata utama ke negeri kerajaan itu dengan nilai penjualan sekitar US$ 1,5 miliar pada 2017.
Menurut Amnesty International, tanker Bahri berlayar dari Corpus Christi di Amerika Serikat pada 2 April lalu dan dijadwalkan singgah di sejumlah pelabuhan Eropa dengan tujuan akhir Jeddah, Arab Saudi. Pada 3 Mei, tanker itu memuat enam kontainer senjata buatan Belgia di Pelabuhan Antwerp sebelum bertolak menuju Prancis.
Sehari setelah tanker tiba di Prancis, sekitar seratus aktivis hak asasi manusia berdemonstrasi di Pelabuhan Le Havre untuk mencegah Bahri memuat senjata yang mereka yakini akan dipakai Saudi dalam perang di Yaman. Demonstran juga menyerukan penghentian penjualan senjata ke Saudi. “Jika kita warga Prancis tidak bertindak, jika kita tak mencoba menghentikan penjualan senjata, kita akan berakhir sebagai aksesori untuk bisnis ini,” kata Jean-Paul Lecoq, anggota Majelis Nasional Prancis, di depan massa.
Upaya blokade itu tak sia-sia. Pada 13 Mei, tanker tersebut bergerak ke Pelabuhan Santander, Spanyol. “Kapal itu sama sekali tidak mengambil senjata di Le Havre,” ujar seorang pejabat pertahanan Prancis seperti dilansir Reuters.
Perang Yaman, yang berlangsung sejak 2015 antara pasukan Houthi dan tentara pemerintah yang didukung koalisi Saudi, telah menyebabkan kehancuran di negara dengan populasi 29 juta jiwa itu. Menurut kelompok peneliti Inggris, Armed Conflict Location & Event Data Project, lebih dari 60 ribu orang tewas dalam dua tahun terakhir. Selain itu, sekitar tiga juta penduduknya mengungsi. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), terjadi 2.906 kematian akibat kolera dan lebih dari 1,1 juta orang terinfeksi penyakit itu selama perang berlangsung.
Gencatan senjata disepakati kedua pihak pada pertengahan Desember 2018. Keduanya setuju mundur dari kota pelabuhan Yaman, Hodaidah, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bantuan kemanusiaan dapat masuk. Namun, 15 Mei lalu, pertempuran kembali pecah. Saudi dan Houthi saling tuding sebagai pihak yang memulai serangan.
Di Prancis, isu perang Yaman mencuat saat laporan badan intelijen militer Paris bocor. Dokumen 15 halaman berkategori rahasia itu menjelaskan bahwa senjata Prancis yang dijual ke Saudi dan Uni Emirat Arab telah digunakan dalam perang Yaman. Peralatan perang itu meliputi howitzer Caesar, helikopter pengangkut Cougar, pesawat pengisian bahan bakar di udara MRTT A330, kapal perang, tank Leclerc, dan sistem pemandu laser Damocles.
Dokumen itu bocor ke situs investigasi independen, Disclose, yang kemudian menerbitkannya pada 15 April. Menurut Disclose, koalisi pimpinan Saudi setidaknya telah melakukan 19.278 serangan bom udara selama 26 Maret 2015-28 Februari 2019. Sebanyak 1.140 misi pengeboman menyasar area pertanian serta persediaan makanan dan air. Sektor ini menjadi target militer ketiga terpenting koalisi Saudi, setelah militer (4.250 serangan) dan permukiman (1.883 serangan).
Dokumen intelijen itu menyatakan howitzer Caesar, yang diproduksi perusahaan Prancis, Nexter, ditempatkan di sepanjang perbatasan Saudi-Yaman dan ditembakkan ke arah pasukan Houthi. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Prancis menjual 120 Caesar kepada Saudi.
Helikopter pengangkut Cougar dan pesawat pengisian bahan bakar di udara MRTT A330 juga dipakai untuk mendukung pasukan koalisi. Prancis sedikitnya menjual enam pesawat A330 ke Saudi dan tiga lainnya ke Uni Emirat Arab.
Ada dua kapal buatan Prancis yang disebut ikut memblokade pelabuhan Yaman, yang menyebabkan negara itu kekurangan makanan dan kebutuhan medis. Dua kapal itu adalah fregat Makkah kelas Al-Ryadh milik Saudi dan sebuah korvet peluncur roket Baynunah milik Uni Emirat Arab.
Laporan intelijen itu menunjukkan pula tank-tank Leclerc, yang juga bikinan Nexter, dikerahkan dalam posisi menyerang di beberapa pangkalan di Yaman tenggara. Adapun jet tempur Emirati Mirage, yang dilengkapi sistem berpemandu laser Damocles buatan Thales Group asal Prancis, juga besar kemungkinannya digunakan pasukan koalisi.
Kantor Perdana Menteri Prancis saat dimintai komentar oleh Disclose tidak membenarkan ataupun membantah laporan tersebut. Prancis hanya mengaku menerapkan pengamanan ketat ketika mengeluarkan lisensi ekspor dan mendukung upaya PBB menengahi perdamaian di Yaman. “Senjata Prancis yang dimiliki pasukan koalisi sebagian besar ditempatkan di posisi defensif, di luar wilayah Yaman atau di bawah kendali koalisi, tapi tidak di garis depan,” tulis Kantor Perdana Menteri.
Pemerintah Emmanuel Macron berulang kali mengklaim bahwa senjata yang dijual ke Arab Saudi dan sekutunya semata-mata digunakan untuk tujuan pertahanan. “Setahu saya, senjata Prancis tidak digunakan pada kapasitas ofensif dalam perang di Yaman,” ucap Menteri Florence Parly.
Namun dokumen yang dibocorkan Disclose membantah semua klaim pemerintah. “Pemerintah tidak lagi dapat menyangkal risiko keterlibatannya dalam kejahatan perang,” tutur Kepala Human Rights Watch di Prancis, Bénédicte Jeannerod.
Sébastien Nadot, anggota Parlemen Prancis, mengatakan dokumen rahasia itu membuktikan Parly dan rekan-rekannya di pemerintah telah sengaja menyembunyikan fakta. “Para menteri memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa mereka telah berbohong selama berbulan-bulan dan sumbernya adalah dinas intelijen kita sendiri,” ujar Nadot kepada France 24.
Pengungkapan oleh Disclose itulah yang memicu demonstrasi para aktivis hak asasi manusia di Le Havre dan gugatan ke pengadilan. Organisasi hak asasi manusia Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) berusaha mencegah pemuatan senjata ke kapal Bahri Yanbu melalui gugatan ke pengadilan. ACAT menilai penjualan tersebut bertentangan dengan perjanjian persenjataan internasional karena sangat besar kemungkinannya digunakan untuk melawan warga sipil di Yaman. Tapi hakim menolak gugatan itu pada 9 Mei lalu.
Ditolak merapat di Le Havre, Bahri berbelok ke Santander. Berbeda dengan di Prancis, tanker ini bisa merapat dan mengangkut muatannya di sana. Menurut pejabat Spanyol, perusahaan bernama Instalaza dari Zaragoza mengirim senjata untuk pameran dagang di Uni Emirat Arab. Perusahaan lain mengirim meriam untuk kebutuhan upacara di Arab Saudi. “Senjata itu tidak untuk digunakan dalam perang,” kata sumber dari pemerintah Spanyol itu.
Setelah itu, Bahri berlayar menuju Genoa, Italia. Pekerja pelabuhan memprotes rencana pengiriman senjata ini dengan mengusung spanduk “Hentikan perdagangan senjata”. Namun usaha itu tak menghentikan Bahri mengangkut kargonya. Menurut kantor berita Italia, ANSA, tanker lantas bertolak menuju Jeddah, Senin, 20 Mei lalu.
Ara Marcen Naval, Wakil Direktur Amnesty International untuk Pengendalian Senjata, menyebut kasus Bahri Yanbu sebagai “ujian serius” komitmen Uni Eropa untuk mematuhi kewajiban Perjanjian Perdagangan Senjata dan Posisi Bersama Uni Eropa tentang Ekspor Senjata. “Beberapa negara telah gagal dalam ujian ini,” tutur Naval seperti dilansir situs Amnesty.
Abdul Manan (France 24, Reuters, New York Times, Al jazeera)
Majalah Tempo, 2 Juni 2019
Menurut Amnesty International, tanker Bahri berlayar dari Corpus Christi di Amerika Serikat pada 2 April lalu dan dijadwalkan singgah di sejumlah pelabuhan Eropa dengan tujuan akhir Jeddah, Arab Saudi. Pada 3 Mei, tanker itu memuat enam kontainer senjata buatan Belgia di Pelabuhan Antwerp sebelum bertolak menuju Prancis.
Sehari setelah tanker tiba di Prancis, sekitar seratus aktivis hak asasi manusia berdemonstrasi di Pelabuhan Le Havre untuk mencegah Bahri memuat senjata yang mereka yakini akan dipakai Saudi dalam perang di Yaman. Demonstran juga menyerukan penghentian penjualan senjata ke Saudi. “Jika kita warga Prancis tidak bertindak, jika kita tak mencoba menghentikan penjualan senjata, kita akan berakhir sebagai aksesori untuk bisnis ini,” kata Jean-Paul Lecoq, anggota Majelis Nasional Prancis, di depan massa.
Upaya blokade itu tak sia-sia. Pada 13 Mei, tanker tersebut bergerak ke Pelabuhan Santander, Spanyol. “Kapal itu sama sekali tidak mengambil senjata di Le Havre,” ujar seorang pejabat pertahanan Prancis seperti dilansir Reuters.
Perang Yaman, yang berlangsung sejak 2015 antara pasukan Houthi dan tentara pemerintah yang didukung koalisi Saudi, telah menyebabkan kehancuran di negara dengan populasi 29 juta jiwa itu. Menurut kelompok peneliti Inggris, Armed Conflict Location & Event Data Project, lebih dari 60 ribu orang tewas dalam dua tahun terakhir. Selain itu, sekitar tiga juta penduduknya mengungsi. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), terjadi 2.906 kematian akibat kolera dan lebih dari 1,1 juta orang terinfeksi penyakit itu selama perang berlangsung.
Gencatan senjata disepakati kedua pihak pada pertengahan Desember 2018. Keduanya setuju mundur dari kota pelabuhan Yaman, Hodaidah, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bantuan kemanusiaan dapat masuk. Namun, 15 Mei lalu, pertempuran kembali pecah. Saudi dan Houthi saling tuding sebagai pihak yang memulai serangan.
Di Prancis, isu perang Yaman mencuat saat laporan badan intelijen militer Paris bocor. Dokumen 15 halaman berkategori rahasia itu menjelaskan bahwa senjata Prancis yang dijual ke Saudi dan Uni Emirat Arab telah digunakan dalam perang Yaman. Peralatan perang itu meliputi howitzer Caesar, helikopter pengangkut Cougar, pesawat pengisian bahan bakar di udara MRTT A330, kapal perang, tank Leclerc, dan sistem pemandu laser Damocles.
Dokumen itu bocor ke situs investigasi independen, Disclose, yang kemudian menerbitkannya pada 15 April. Menurut Disclose, koalisi pimpinan Saudi setidaknya telah melakukan 19.278 serangan bom udara selama 26 Maret 2015-28 Februari 2019. Sebanyak 1.140 misi pengeboman menyasar area pertanian serta persediaan makanan dan air. Sektor ini menjadi target militer ketiga terpenting koalisi Saudi, setelah militer (4.250 serangan) dan permukiman (1.883 serangan).
Dokumen intelijen itu menyatakan howitzer Caesar, yang diproduksi perusahaan Prancis, Nexter, ditempatkan di sepanjang perbatasan Saudi-Yaman dan ditembakkan ke arah pasukan Houthi. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Prancis menjual 120 Caesar kepada Saudi.
Helikopter pengangkut Cougar dan pesawat pengisian bahan bakar di udara MRTT A330 juga dipakai untuk mendukung pasukan koalisi. Prancis sedikitnya menjual enam pesawat A330 ke Saudi dan tiga lainnya ke Uni Emirat Arab.
Ada dua kapal buatan Prancis yang disebut ikut memblokade pelabuhan Yaman, yang menyebabkan negara itu kekurangan makanan dan kebutuhan medis. Dua kapal itu adalah fregat Makkah kelas Al-Ryadh milik Saudi dan sebuah korvet peluncur roket Baynunah milik Uni Emirat Arab.
Laporan intelijen itu menunjukkan pula tank-tank Leclerc, yang juga bikinan Nexter, dikerahkan dalam posisi menyerang di beberapa pangkalan di Yaman tenggara. Adapun jet tempur Emirati Mirage, yang dilengkapi sistem berpemandu laser Damocles buatan Thales Group asal Prancis, juga besar kemungkinannya digunakan pasukan koalisi.
Kantor Perdana Menteri Prancis saat dimintai komentar oleh Disclose tidak membenarkan ataupun membantah laporan tersebut. Prancis hanya mengaku menerapkan pengamanan ketat ketika mengeluarkan lisensi ekspor dan mendukung upaya PBB menengahi perdamaian di Yaman. “Senjata Prancis yang dimiliki pasukan koalisi sebagian besar ditempatkan di posisi defensif, di luar wilayah Yaman atau di bawah kendali koalisi, tapi tidak di garis depan,” tulis Kantor Perdana Menteri.
Pemerintah Emmanuel Macron berulang kali mengklaim bahwa senjata yang dijual ke Arab Saudi dan sekutunya semata-mata digunakan untuk tujuan pertahanan. “Setahu saya, senjata Prancis tidak digunakan pada kapasitas ofensif dalam perang di Yaman,” ucap Menteri Florence Parly.
Namun dokumen yang dibocorkan Disclose membantah semua klaim pemerintah. “Pemerintah tidak lagi dapat menyangkal risiko keterlibatannya dalam kejahatan perang,” tutur Kepala Human Rights Watch di Prancis, Bénédicte Jeannerod.
Sébastien Nadot, anggota Parlemen Prancis, mengatakan dokumen rahasia itu membuktikan Parly dan rekan-rekannya di pemerintah telah sengaja menyembunyikan fakta. “Para menteri memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa mereka telah berbohong selama berbulan-bulan dan sumbernya adalah dinas intelijen kita sendiri,” ujar Nadot kepada France 24.
Pengungkapan oleh Disclose itulah yang memicu demonstrasi para aktivis hak asasi manusia di Le Havre dan gugatan ke pengadilan. Organisasi hak asasi manusia Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) berusaha mencegah pemuatan senjata ke kapal Bahri Yanbu melalui gugatan ke pengadilan. ACAT menilai penjualan tersebut bertentangan dengan perjanjian persenjataan internasional karena sangat besar kemungkinannya digunakan untuk melawan warga sipil di Yaman. Tapi hakim menolak gugatan itu pada 9 Mei lalu.
Ditolak merapat di Le Havre, Bahri berbelok ke Santander. Berbeda dengan di Prancis, tanker ini bisa merapat dan mengangkut muatannya di sana. Menurut pejabat Spanyol, perusahaan bernama Instalaza dari Zaragoza mengirim senjata untuk pameran dagang di Uni Emirat Arab. Perusahaan lain mengirim meriam untuk kebutuhan upacara di Arab Saudi. “Senjata itu tidak untuk digunakan dalam perang,” kata sumber dari pemerintah Spanyol itu.
Setelah itu, Bahri berlayar menuju Genoa, Italia. Pekerja pelabuhan memprotes rencana pengiriman senjata ini dengan mengusung spanduk “Hentikan perdagangan senjata”. Namun usaha itu tak menghentikan Bahri mengangkut kargonya. Menurut kantor berita Italia, ANSA, tanker lantas bertolak menuju Jeddah, Senin, 20 Mei lalu.
Ara Marcen Naval, Wakil Direktur Amnesty International untuk Pengendalian Senjata, menyebut kasus Bahri Yanbu sebagai “ujian serius” komitmen Uni Eropa untuk mematuhi kewajiban Perjanjian Perdagangan Senjata dan Posisi Bersama Uni Eropa tentang Ekspor Senjata. “Beberapa negara telah gagal dalam ujian ini,” tutur Naval seperti dilansir situs Amnesty.
Abdul Manan (France 24, Reuters, New York Times, Al jazeera)
Majalah Tempo, 2 Juni 2019
Comments