Harga Mahal Janji Trump
SEKITAR seratus lima puluh orang Palestina berdemonstrasi di dekat pos militer di Tepi Barat, Rabu pekan lalu. Mereka melemparkan batu dan bom molotov serta menggelindingkan ban terbakar ke arah tentara Israel. Di tengah hujan batu itu, tiba-tiba seorang pria mengenakan kafiyeh membekuk salah satu pengunjuk rasa sambil mengeluarkan pistol. Pria itu ternyata tentara Israel yang menyamar dan menyusup ke tengah demonstran.
Penyusupan menjadi salah satu taktik Israel untuk melumpuhkan demonstrasi warga Palestina yang memprotes deklarasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Rabu dua pekan lalu. Jurnalis televisi Palestina, Samer Diab, menyatakan deklarasi Trump itu menyulut demonstrasi di Yerusalem, Ramallah, Betlehem, Hebron, Nablus, Jenin, Tulkarm, Qalqilya, dan bahkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Samer menyebutkan reaksi di jalan-jalan Palestina itu mencerminkan sikap terkejut dan marah mereka. "Deklarasi itu menghapus identitas Arab Palestina dari Kota Yerusalem," kata Samer kepada Tempo, Rabu pekan lalu.
Israel menghadapi protes itu dengan keras. Tentara menembakkan timah panas secara langsung, menembakkan gas air mata, dan melakukan penangkapan, yang menyebabkan lebih dari 1.900 orang terluka dan 250 ditangkap. Di Jalur Gaza, Israel melancarkan serangan udara, yang menewaskan 4 orang dan melukai sedikitnya 25 lainnya. Di luar Palestina, langkah Trump itu memicu protes antara lain di Berlin, Beirut, Amman, dan Indonesia.
Dalam pidatonya di Gedung Putih pada 6 Desember itu, Trump mengatakan, "Sekarang saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Ia memerintahkan Kementerian Luar Negeri mulai membuat perencanaan untuk memindahkan Kedutaan Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem. Proses ini, menurut pejabat Amerika, akan memakan waktu setidaknya tiga tahun. Trump menyebut deklarasi ini sebagai upaya memenuhi janji kampanyenya.
Dalam pidato itu, Trump menegaskan bahwa langkahnya tersebut tidak akan menghentikan usaha pemerintahannya menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan seperti yang dilakukan para pendahulunya. Dalam perundingan selama ini, termasuk Kesepakatan Oslo I yang ditandatangani di Washington dan Oslo II di Mesir, Amerika menjadi penengahnya.
Pernyataan Trump itu tak bisa mengobati kemarahan Palestina. Organisasi garis keras Palestina, Hamas, menyerukan intifadah baru. Pemimpin Hamas, Ismail Haniya, menyebut pernyataan Trump itu sebagai "pengumuman perang melawan orang-orang Palestina".
Organisasi Konferensi Islam (OKI) menggelar sidang darurat di Istanbul, Turki, Rabu pekan lalu. Hasilnya, 57 negara Islam anggota OKI mengecam keras langkah Trump dan menyebut langkah itu "tidak sah dan tidak memiliki legitimasi". OKI juga mendeklarasikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak sikap OKI. "Banyak negara pasti akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ujarnya.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menilai reaksi negara-negara Islam dan pemimpin Arab itu belum memadai. "Kedutaan tidak ditutup, duta besar tidak diusir, dan hubungan tidak terputus atau bahkan dibekukan," katanya dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki, Selasa pekan lalu.
l l l
STATUS Kota Yerusalem telah diperdebatkan, setidaknya secara resmi, sejak 1948. Setahun sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa merencanakan Yerusalem, rumah situs suci tiga agama besar, sebagai zona internasional. Namun rencana itu tak bisa diwujudkan karena terjadi perang antara Israel dan negara Arab pada 1948, yang menyebabkan Israel menguasai Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur dikuasai Yordania.
Perang itu dipicu oleh Deklarasi Kemerdekaan Israel pada 1948. Berdirinya negara baru ini membuat 750 ribu rakyat Palestina terusir dari rumahnya. Kejadian yang sama berulang saat terjadi Perang Enam Hari pada 1967 ketika Israel melawan Yordania, Mesir, dan Suriah. Dalam perang ini, Israel merebut Yerusalem Timur. Akibatnya, 430 ribu warga Palestina dipaksa keluar dari rumahnya oleh Israel.
Setelah perang 1948, Israel menjadikan Yerusalem Barat sebagai ibu kotanya, tapi dunia tidak mengakuinya. Setelah Yerusalem Timur juga jatuh ke tangan Israel, upaya yang sama dilakukan, tapi mendapat penentangan yang sama. Bahkan Dewan Keamanan PBB menyatakan undang-undang Israel yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 1980 itu melanggar resolusi Dewan Keamanan. PBB memerintahkan anggotanya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Yerusalem Barat ke Tel Aviv.
Status Yerusalem menjadi isu penting dalam perundingan damai, selain hak kembali ratusan ribu warga Palestina ke daerah asalnya. Sebab, Palestina ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota masa depannya. Dalam perjanjian Oslo I dan Oslo II, salah satu kesepakatannya adalah status Yerusalem akan diserahkan kepada perundingan akhir Israel dan Palestina.
Menurut New York Times, setiap Presiden Amerika biasanya menjadikan isu pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebagai komoditas politik. Tapi, begitu sudah menjadi presiden di Gedung Putih, presiden baru akan mencegah langkah tersebut dan beralasan bahwa proses perundingan damai harus diberi kesempatan.
Di dalam negeri Amerika juga ada tekanan besar kepada setiap Presiden Amerika untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem setelah kongres mengesahkan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem 1995. Meski ada undang-undang itu, Presiden Amerika Serikat, seperti Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, tak melaksanakannya dengan cara menandatangani keputusan pengabaian.
Pengamat menilai para Presiden Amerika mengabaikan undang-undang itu karena ingin menempatkan dirinya sebagai mediator antara Israel dan Palestina. Netralitas, tulis New York Times, seolah-olah memungkinkan Amerika untuk tetap menjadi wasit yang kredibel dan menjaga kedua belah pihak tetap mau berada di meja perundingan.
Presiden Barack Obama mengabaikan undang-undang itu sampai 1 Juni 2017. Trump, yang resmi berkantor di Gedung Putih lima bulan sebelumnya, menandatangani pengabaian tersebut selama enam bulan. Saat menandatangani keputusan itu, Gedung Putih menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti dukungan mereka terhadap Israel melemah. Trump membuktikan ucapannya enam bulan kemudian. "Sementara presiden sebelumnya telah membuat janji kampanye besar ini, mereka gagal mewujudkannya. Hari ini saya melakukannya," ujar Trump.
"Apa yang dia lakukan adalah dia ingin memberikan persepsi bahwa janji kampanye diwujudkan," kata Douglas Brinkley, sejarawan asal Rice University, Houston, Texas, Amerika.
Allison Kaplan Sommer di media Israel, Haaretz.com, menyebutkan deklarasi Trump itu sebagai pesan kuat kepada pemilih Kristen evangelis, pendukung setianya dalam pemilihan umum presiden, bahwa ia bersama mereka. "Trump menunjukkan bahwa dia berada di belakang agenda evangelis. Tidak hanya ketika harus memberlakukan agenda domestik, tapi juga kebijakan luar negeri," tulis Sommer.
Tindakan Trump ini membuat senang para pendukungnya di dalam negeri, tapi tidak di luar negeri. Langkah ini membuat Amerika tidak lagi bisa menampilkan diri sebagai broker yang tidak memihak dalam perundingan damai. "Trump melanggar netralitas tradisional itu," tulis New York Times.
Mahmud Abbas, pada pertemuan puncak OKI di Istanbul, mengatakan Amerika telah "mendiskualifikasi" dirinya dari perundingan damai di masa depan. "Kami tidak akan menerima peran apa pun untuk Amerika Serikat dalam proses perdamaian karena mereka telah terbukti bias ke Israel," ujar Abbas.
Perkembangan terbaru ini juga membuat solusi dua negara Israel dan Palestina terancam mati. "Langkah terbaru dari Presiden Amerika ini jelas merupakan paku terakhir di peti mati gagasan solusi dua negara," kata Ghada Karmi, penulis dan peneliti di Institut Studi Arab dan Islam University of Exeter, Inggris.
Abdul Manan (Aljazeera, Guardian, New York Times, The Sun, Haaretz, Times Of Israel)
Majalah Tempo, Rubrik Internasional, 17 Desember 2017
Penyusupan menjadi salah satu taktik Israel untuk melumpuhkan demonstrasi warga Palestina yang memprotes deklarasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Rabu dua pekan lalu. Jurnalis televisi Palestina, Samer Diab, menyatakan deklarasi Trump itu menyulut demonstrasi di Yerusalem, Ramallah, Betlehem, Hebron, Nablus, Jenin, Tulkarm, Qalqilya, dan bahkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Samer menyebutkan reaksi di jalan-jalan Palestina itu mencerminkan sikap terkejut dan marah mereka. "Deklarasi itu menghapus identitas Arab Palestina dari Kota Yerusalem," kata Samer kepada Tempo, Rabu pekan lalu.
Israel menghadapi protes itu dengan keras. Tentara menembakkan timah panas secara langsung, menembakkan gas air mata, dan melakukan penangkapan, yang menyebabkan lebih dari 1.900 orang terluka dan 250 ditangkap. Di Jalur Gaza, Israel melancarkan serangan udara, yang menewaskan 4 orang dan melukai sedikitnya 25 lainnya. Di luar Palestina, langkah Trump itu memicu protes antara lain di Berlin, Beirut, Amman, dan Indonesia.
Dalam pidatonya di Gedung Putih pada 6 Desember itu, Trump mengatakan, "Sekarang saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Ia memerintahkan Kementerian Luar Negeri mulai membuat perencanaan untuk memindahkan Kedutaan Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem. Proses ini, menurut pejabat Amerika, akan memakan waktu setidaknya tiga tahun. Trump menyebut deklarasi ini sebagai upaya memenuhi janji kampanyenya.
Dalam pidato itu, Trump menegaskan bahwa langkahnya tersebut tidak akan menghentikan usaha pemerintahannya menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan seperti yang dilakukan para pendahulunya. Dalam perundingan selama ini, termasuk Kesepakatan Oslo I yang ditandatangani di Washington dan Oslo II di Mesir, Amerika menjadi penengahnya.
Pernyataan Trump itu tak bisa mengobati kemarahan Palestina. Organisasi garis keras Palestina, Hamas, menyerukan intifadah baru. Pemimpin Hamas, Ismail Haniya, menyebut pernyataan Trump itu sebagai "pengumuman perang melawan orang-orang Palestina".
Organisasi Konferensi Islam (OKI) menggelar sidang darurat di Istanbul, Turki, Rabu pekan lalu. Hasilnya, 57 negara Islam anggota OKI mengecam keras langkah Trump dan menyebut langkah itu "tidak sah dan tidak memiliki legitimasi". OKI juga mendeklarasikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak sikap OKI. "Banyak negara pasti akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ujarnya.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menilai reaksi negara-negara Islam dan pemimpin Arab itu belum memadai. "Kedutaan tidak ditutup, duta besar tidak diusir, dan hubungan tidak terputus atau bahkan dibekukan," katanya dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki, Selasa pekan lalu.
l l l
STATUS Kota Yerusalem telah diperdebatkan, setidaknya secara resmi, sejak 1948. Setahun sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa merencanakan Yerusalem, rumah situs suci tiga agama besar, sebagai zona internasional. Namun rencana itu tak bisa diwujudkan karena terjadi perang antara Israel dan negara Arab pada 1948, yang menyebabkan Israel menguasai Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur dikuasai Yordania.
Perang itu dipicu oleh Deklarasi Kemerdekaan Israel pada 1948. Berdirinya negara baru ini membuat 750 ribu rakyat Palestina terusir dari rumahnya. Kejadian yang sama berulang saat terjadi Perang Enam Hari pada 1967 ketika Israel melawan Yordania, Mesir, dan Suriah. Dalam perang ini, Israel merebut Yerusalem Timur. Akibatnya, 430 ribu warga Palestina dipaksa keluar dari rumahnya oleh Israel.
Setelah perang 1948, Israel menjadikan Yerusalem Barat sebagai ibu kotanya, tapi dunia tidak mengakuinya. Setelah Yerusalem Timur juga jatuh ke tangan Israel, upaya yang sama dilakukan, tapi mendapat penentangan yang sama. Bahkan Dewan Keamanan PBB menyatakan undang-undang Israel yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 1980 itu melanggar resolusi Dewan Keamanan. PBB memerintahkan anggotanya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Yerusalem Barat ke Tel Aviv.
Status Yerusalem menjadi isu penting dalam perundingan damai, selain hak kembali ratusan ribu warga Palestina ke daerah asalnya. Sebab, Palestina ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota masa depannya. Dalam perjanjian Oslo I dan Oslo II, salah satu kesepakatannya adalah status Yerusalem akan diserahkan kepada perundingan akhir Israel dan Palestina.
Menurut New York Times, setiap Presiden Amerika biasanya menjadikan isu pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebagai komoditas politik. Tapi, begitu sudah menjadi presiden di Gedung Putih, presiden baru akan mencegah langkah tersebut dan beralasan bahwa proses perundingan damai harus diberi kesempatan.
Di dalam negeri Amerika juga ada tekanan besar kepada setiap Presiden Amerika untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem setelah kongres mengesahkan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem 1995. Meski ada undang-undang itu, Presiden Amerika Serikat, seperti Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, tak melaksanakannya dengan cara menandatangani keputusan pengabaian.
Pengamat menilai para Presiden Amerika mengabaikan undang-undang itu karena ingin menempatkan dirinya sebagai mediator antara Israel dan Palestina. Netralitas, tulis New York Times, seolah-olah memungkinkan Amerika untuk tetap menjadi wasit yang kredibel dan menjaga kedua belah pihak tetap mau berada di meja perundingan.
Presiden Barack Obama mengabaikan undang-undang itu sampai 1 Juni 2017. Trump, yang resmi berkantor di Gedung Putih lima bulan sebelumnya, menandatangani pengabaian tersebut selama enam bulan. Saat menandatangani keputusan itu, Gedung Putih menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti dukungan mereka terhadap Israel melemah. Trump membuktikan ucapannya enam bulan kemudian. "Sementara presiden sebelumnya telah membuat janji kampanye besar ini, mereka gagal mewujudkannya. Hari ini saya melakukannya," ujar Trump.
"Apa yang dia lakukan adalah dia ingin memberikan persepsi bahwa janji kampanye diwujudkan," kata Douglas Brinkley, sejarawan asal Rice University, Houston, Texas, Amerika.
Allison Kaplan Sommer di media Israel, Haaretz.com, menyebutkan deklarasi Trump itu sebagai pesan kuat kepada pemilih Kristen evangelis, pendukung setianya dalam pemilihan umum presiden, bahwa ia bersama mereka. "Trump menunjukkan bahwa dia berada di belakang agenda evangelis. Tidak hanya ketika harus memberlakukan agenda domestik, tapi juga kebijakan luar negeri," tulis Sommer.
Tindakan Trump ini membuat senang para pendukungnya di dalam negeri, tapi tidak di luar negeri. Langkah ini membuat Amerika tidak lagi bisa menampilkan diri sebagai broker yang tidak memihak dalam perundingan damai. "Trump melanggar netralitas tradisional itu," tulis New York Times.
Mahmud Abbas, pada pertemuan puncak OKI di Istanbul, mengatakan Amerika telah "mendiskualifikasi" dirinya dari perundingan damai di masa depan. "Kami tidak akan menerima peran apa pun untuk Amerika Serikat dalam proses perdamaian karena mereka telah terbukti bias ke Israel," ujar Abbas.
Perkembangan terbaru ini juga membuat solusi dua negara Israel dan Palestina terancam mati. "Langkah terbaru dari Presiden Amerika ini jelas merupakan paku terakhir di peti mati gagasan solusi dua negara," kata Ghada Karmi, penulis dan peneliti di Institut Studi Arab dan Islam University of Exeter, Inggris.
Abdul Manan (Aljazeera, Guardian, New York Times, The Sun, Haaretz, Times Of Israel)
Majalah Tempo, Rubrik Internasional, 17 Desember 2017
Comments