blog @abdulmanan

ACCORDING to State-Owned Enterprises (SOEs) Minister, Sofyan Djalil, there is nothing wrong in placing former members of the SBY-JK campaign team as commissioners of state-owned enterprises. What is important, he said, is that they have the capacity to do the job. “There are thousands of members of the campaign team. If we pick one or two among them [to be commissioners], it is because of their competence,” Sofyan told Tempo’s Abdul Manan, who spoke to the Minister last week. A number of board members and commissioners of SOEs you recently swore in are former members of SBY’s campaign team during the 2004 elections. Anyone has the right to be a member of the board or a commissioner if they have the competence. We pick candidates from the market. The directors of most SOEs come from banking or securities circles. Among the commissioners, maybe one or two are former members of the campaign team. But they are not there because they are members of the campaign team, but because of their co...

MENURUT Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, tak ada yang salah dengan menempatkan bekas anggota tim sukses SBY-JK di posisi komisaris BUMN. Yang penting, katanya, mereka punya kapasitas dalam mengemban tugas. ”Anggota tim sukses itu jumlahnya ribuan. Kalau ada satu atau dua kami pertimbangkan (menjadi komisaris), itu karena kompetensinya,” kata Sofyan kepada wartawan Tempo, Abdul Manan, yang menghubunginya pekan lalu.Sejumlah anggota direksi dan komisaris BUMN yang Anda lantik adalah bekas anggota tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu 2004. Komentar Anda? Semua orang berhak menjadi anggota dewan direksi atau komisaris kalau punya kompetensi. Semua calon kami tarik dari pasar. Anda tahu direksi keuangan BUMN itu sebagian besar dari kalangan perbankan atau kalangan sekuritas. Di komisaris ada satu atau dua yang barangkali bekas anggota tim sukses. Namun bukan karena tim sukses dia masuk, tapi karena kompetensinya. Aam Sapulete masuk ke PTPN VII dan Andi Arif...

Public approval for the work done by radical Islamic organizations is on the wane, even though significant numbers still approve. THERE is some bad news for those who identify with hardline Islam. The results of a survey done by the Indonesian Survey Institute (LSI) indicate that public approval of radical Islamic organizations has tended to decrease over the past three years. “There is a significant decrease in this tendency,” said Saiful Mujani, LSI Executive Director, when conveying his institute’s findings last Friday. This survey polled 1,200 respondents from all of Indonesia’s provinces. For Saiful, the results of the poll are not surprising. The survey, which has been conducted annually since 2005, also indicates a decreased tendency in Islamically-oriented political values compared to secular political values. A total of 57 percent of respondents said they held secular political values, 33 percent held Islamic political values, and 10 percent had no preference. The organization...

Dukungan terhadap apa yang diperjuangkan organisasi Islam radikal cenderung turun. Tapi yang setuju masih signifikan. INI berita buruk bagi mereka yang mengidolakan Islam garis keras. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan dukungan terhadap organisasi Islam radikal dalam tiga tahun belakangan ini cenderung menurun. ”Kecenderungan turunnya signifikan,” kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani, ketika menyampaikan temuan lembaganya pada Jumat pekan lalu. Survei ini melibatkan 1.200 responden di semua provinsi di Indonesia. Bagi Saiful, hasil jajak pendapat ini tak mengejutkan. Survei yang dilakukan secara konsisten sejak 2005 ini juga menemukan kecenderungan menurunnya orientasi nilai politik Islamis dibanding nilai politik sekuler. Sebanyak 57 persen responden mengaku memegang nilai politik sekuler, 33 Islamis, dan 10 tak bersikap. Lembaga yang dikategorikan sebagai organisasi gerakan Islam di sini adalah organisasi yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islamis,...