Keputusan Revolusioner dari Senayan

By -
ENGGI Holt tak bisa menutupi suka cita mendengar kabar dari Senayan. Apalagi kalau bukan soal diterimanya prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur warga negara Indonesia (WNI) dan asing. Itulah salah satu keputusan rapat panitia khusus RUU Kewarganegaraan. ”RUU ini suatu terobosan luar bisa bagi pemerintah dan anggota panitia khusus mengakomodasi kepen-ting-an perempuan WNI,” k-ata Ketua Keluarga Perkawinan Campur Melati ini, Senin pekan lalu.

Ketua Pansus RUU Kewarganegaraan Slamet Efendy Yusuf, seusai rapat 2 Februari lalu, mengatakan, Pansus sepakat mencantumkan aturan kewarganegaraan ganda terbatas dalam RUU Kewarganegaraan untuk menghapus diskriminasi atas mereka selama ini. ”Ini keputusan revolusioner,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dengan diterimanya prinsip ini, maka sang anak hasil perkawinan campur bisa memiliki dua kewarganegaraan, dari sisi ibu dan bapaknya, sampai akhirnya memutuskan satu kewarganegaraan. Kini yang masih dibahas DPR adalah batasan umur kapan seseorang memutuskan satu kewarganegaraan. KPC Me-lati mengusulkan 21 tahun.

Selama ini, sesuai dengan UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, setiap anak hasil perkawinan perempuan Indonesia dan pria asing otomatis menjadi orang asing karena asas ius sanguinis yang patriarkis. Sementara itu, perempuan yang menikah dengan orang asing kehilangan haknya sebagai WNI. Misalnya, tak boleh memiliki hak milik di Indonesia karena terbentur UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur harta masing-ma-sing. Termasuk juga soal suaminya yang diperlakukan sama dengan turis atau cuma orang asing yang bekerja.
Ada tiga RUU yang berhubungan dengan kependudukan yang ki-ni dibahas di DPR: RUU Kewarganegaraan, RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta RUU Administrasi Kependudukan. RUU yang disebut terakhir ini di antaranya mengatur nomor identitas tunggal bagi setiap warga negara. Dengan identitas itu, keturunan Tionghoa, misalnya, tidak membutuhkan la-gi Surat Bukti Kewar-ganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), bahkan akta kelahiran. Adapun RUU Kewargane-garaan, yang terdiri dari 36 pasal itu, ditargetkan selesai awal Maret ini.
Abdul Manan, Wahyu Dhyatmika
Majalah Tempo, Edisi. 52/XXXIV/20 - 26 Februari 2006

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Metamorfosa Dua Badan Intelijen Inggris, MI5 dan MI6

By -
Gordon Thomas, di antara penulis soal intelijen, dikenal memiliki kontak yang cukup dekat dengan agen rahasia Israel, Mossad. Sejumlah artikelnya di media, dan buku Gideons Spies, menguatkan kesan itu. Buku Secret Wars: One Hundred Years Of British Intelligence Inside MI5 And MI6, yang edisi pertamanya diterbitkan oleh Thomas Dunne Books pada 17 Maret 2009 lalu, semakin meneguhkannya.
Read more

Kronologis Penyerbuan Tomy Winata ke TEMPO

By -
Oleh: Ahmad Taufik, Wartawan Majalah TEMPO Prolog Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2003, telah menodai kemanusiaan dan kehidupan yang beradab di negeri ini. Sekelompok orang dengan uang yang dimilikinya mengerahkan massa, menteror dan berbuat sewenang-wenang. Aparat keamanan (polisi) juga tidak berdaya, dan dipermalukan di depan masyarakat (minimal saksi mata dan saksi korban). Apa yang akan saya ceritakan disini adalah kronologi penyerbuan yang tak beradab dan penyelesaian akhir yang terputus. Saya sebagai saksi mata, saksi pelaku sekaligus saksi korban (yang mendengar, melihat dan merasakan kejadian). Saya akan klasifikasikan secara terbuka dalam laporan ini: apa itu informasi, yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, analisa atau kesimpulan. Soal kata akhir terserah masing-masing pihak yang tersangkut disini, karena saya tidak bisa terima dan sekaligus tertekan secara psikis. Inilah laporan lengkapnya: Rabu, 5 Maret 2003 Saya ditelepon oleh Desmon J.Mahesa, kuasa h...
Read more