blog @abdulmanan

Selasa, 29 Maret 2005 | 20:27 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga ketua Badan Kordinasi Penanganan Bencana Nasional (Bakornas) memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan berapapun besarnya dana untuk tanggap darurat di Nias dan Simeleu. "Kita punya dana darurat yang tersedia. Tapi berapapun, kita akan membiayai. Berapa saja," kata Kalla dalam jumpa pers kepada wartawan di Kantor Kepresiden, Selasa (29/3) sore. Jumpa pers ini digelar setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang digelar mendadak di Istana Presiden, sekitar pukul 12.00 WIB. Menteri yang mendampingi Presiden dan Wakil Presiden dalam jumpa pers adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Polri Jenderal Da'ii Bachtiar. Se...

Selasa, 29 Maret 2005 | 21:39 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan mantan Presiden Megawati dalam suatu kesempatan yang menyatakan bahwa Yudhoyono mengingkari janjinya saat kampanye untuk tidak menaikkan harga BBM. Hal ini disampaikan Presiden saat ditanya wartawan dalam jumpa pers soal langkah-langkah penanganan pemerintah menanganai gempa di Nias dan Simeleu, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). "Tidak pernah ada pernyataan apapun yang saya sampaikan bahwa apabila saya terpilih lantas tidakakan menaikkan BBM. Tidak pernah ada ucapan satu kalipun bahwa saya tidak akan menaikkan haga BBM. Saya kira yang disebut ingkar janji itu tidak tepat dan karena tidak pernah ada, tidak terbukti," kata Presiden. Presiden mengaku tak ingin menanggapi soal-soal semacam ini karena menghormati mantan Presiden Megawati dan mantan presiden lainnya. Selain itu, dia berpendapat, tugas yang diembannya kini sangat banyak. "Tugas saya bany...

Selasa, 29 Maret 2005 | 12:08 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah hingga pagi ini memperkirakan ada 100 sampai 200 korban meninggal akibat gempa di Nias, Sumatera Utara, Senin (28/3) tengah malam. Korban yang luka lebih banyak, namun belum bisa diperkirakan jumlahnya. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Jalil usai rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini diikuti Menteri Koordinator Ekonomi Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Perencanaan Nasional Sri Mulyani, dan Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar. Rencananya, kata Sofyan, pemerintah akan mengirimkan bantuan 20 tenaga medis dan obat-obatan dengan pesawat hercules, siang nanti. Tenaga medis dan obat-obatan yang ada di Sumatera Utara juga akan ikut dikirim ke sana. Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan juga akan berangkat ke lokasi...

Selasa, 29 Maret 2005 | 21:29 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Korban meninggal 100-200 orang (keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil, (Selasa pagi). Menurut keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan laporan Wakil Bupati Nias Selasa pagi, korban meninggal 38 orang, 114 luka-luka. Sekitar 500 rumah hancur. Enam jembatan di Kota Gunung Sitoli ambruk dan jalur komunikasi lumpuh. Instalasi air bersih baik, tapi pipa yang mensuplai air bersih ke instalasi rusak Listrik padam akibat PLTGU Belawan rusak. Akibat gempa, pembangkit yang berkapasitas 800 MW itu kehilangan daya 500 MW, sehingga yang tersisa 300 MW. Akibatya, terjadi pemadaman di Medan dan sekitarnya. Jalan-jalan retak-retak dan tak berfungsi karena tiang-tiang listrik banyak yang tumbang Pelabuhan udara di Nias dan Simeleu tak bisa beroperasi karena lapangan retak-retak dan towernya tumbang. Sehingga alternatif pengiriman bantuan hanya melalui jalan laut dan udara (helikopter). Depo BBM di Nias han...

Sabtu, 26 Maret 2005 00:00 | Reporter: No name. TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur LBH Pers Misbachuddin Gasma, yang juga anggota Koalisi Pembela Pasal 28, berharap DPR membuang pasal-pasal RUU KUHP usulan pemerintah yang mengancam kebebasan berekspresi. "RUU KUHP ini mengancam kebebasan berekspresi," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat (25/3). Menurut Misbah, berdasarkan kajian sementara yang dilakukan Aliansi Pembela Pasal 28, setidaknya ada 49 pasal dalam rancangan itu yang mengancam kebebasan berekspresi (lihat boks). Diingatkannya, ini bisa mengancam siapa saja, dari aktivis NGO (non-government organization), praktisi HAM dan akademisi. Karena itu, pihaknya saat ini sedang membuat counter draft yang dibuat pemerintah. Selanjutnya, draft itu akan diajukan kepada DPR sebagai masukan. Menurut rencana, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi dengan komunitas lain yang bergelut di bidang HAM, lingkungan dan lainnya, karena RUU ini mengatur banyak aspek. Misbah menambahkan,...

Rabu, 23 Maret 2005 | 16:07 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia tetap dalam posisi: Ambalat bagian dari wilayah Indonesia. Penegasan ini dia cetuskan saat perundingan tim teknis delegasi Indonesia dan Malaysia di Bali. Perundingan kedua delegasi berlangsung Selasa (22/3) dan Rabu (23/3). "Kami tetap dengan klaim semula, tidak mundur, bahwa wilayah Ambalat tetap bagian wilayah Indonesia," kata Wirajuda kepada wartawan di kantor Presiden, Rabu (23/3). Argumentasi yang Indonesia pakai, kata dia, yaitu pada cara penarikan atau penentuan titik dasar mauapun garis pangkal. "Titik dasar maupun garis pangkal itu memang dimungkinkan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan," paparnya. Menlu menjelaskan, menarik titik dasar yang dimaksud adalah dari pangkal yang menghubungkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Wirajuda, hal itu tak bisa dilakukan oleh Malaysia karena negara itu bukan negara kepulauan. Dasar yang dipakai...

Senin, 21 Maret 2005 | 20:44 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Draft Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sudah rampung. "Sudah di saya. Nanti saya teken. Saya tidak terlalu birokratis kok," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ditirukan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/3). Kirmanto mengatakan, saat bertemu Presiden tadi pagi, soal ini juga sudah disampaikan. Pembentukan badan pelaksana ini memang sangat ditunggu, termasuk negara donor. "Apalagi kan masa darurat kan selesai akhir bulan. Jadi kegiatan-kegiatan di sana nanti akan ditangai badan pelaksana ini," kata Kirmanto. Rencananya, pengesahan badan pelaksana ini akan disahkan dalam bentuk peraturan presiden, bukan peraturan pemeritah. "Sementara dengan peraturan presiden dulu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ditingkatkan," tambahnya. Dalam draft final yang sudah ditangan p...

Senin, 21 Maret 2005 | 20:15 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema "Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa." Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. "Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja...

Senin, 21 Maret 2005 | 17:53 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Blora Center, sebagai salah satu campain manager Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan lalu, tetap berada di luar kekuasaan dan bersikap independen. Hal ini disampaikan Direktur Blora Center, M. Jusuf Rizal, usai bertemu Presiden di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3). Menurut Rizal, Presiden berharap Blora Center juga bisa memberi sosialiasi yang benar terhadap apa yang dilakukan pemerintah. "Kita tetap disuruh berperan utuk melakukan mediasi antara publik dan republik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah," kata Rizal. Blora Center juga akan berperan sebagai tangki pemikir. Karena itu, kata Rizal, pihaknya berencana membentuk Blora Institute. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan koreksi terhadap pemerintah, terutama terhadap demokratisasi dan pendidikkan politik. Dalam pertemuan tadi, Presiden mendiskusikan beberapa hal. Blora Center juga memberi masukan. ...

Senin, 21 Maret 2005 | 20:15 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema "Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa." Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. "Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja...

Jum'at, 18 Maret 2005 | 17:24 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para ketua fraksi DPR, yang rencananya dilaksanakan Jumat (17/3) ini, batal dilaksanakan. Pembatalan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden, Jakarta, usai salat Jumat. "Memang ada permintaan kepada Presiden untuk menjelaskan lebih dalam sebenarnya apa sebabnya kenaikan harga BBM itu. Tapi karena semuanya sudah lebih transparan, banyak dijelaskan sebelumnya, karena itu acara dimaksud tidak jadi diadakan. Dibatalkan," kata Kalla. Presiden menganggap, ujar Kalla, penjelasan sebelumnya di rapat konsultasi sudah jelas. Rencananya ketua-ketua fraksi di DPR akan menemui Presiden di Istana Merdeka sekitar pukul 21.00 WIB. Fraksi-fraksi di DPR sendiri terbelah menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Rapat Paripurna yang sudah digelar sejak Selasa (15/3) pekan ini belum berhasil mengambil keputusan tent...

Tempo Interaktif, 16 Maret 2005 TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, TNI mengidentifikasi bahwa kapal yang melakukan perompakan di Selat Malaka berasal dari Malaysia. "Belum secara pasti identitasnya, tapi kapalnya, untuk sementara ini, diketahui memang kapal yang datang dari malaysia, tapi belum tentu warga negaranya," kata Sutarto, yang ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3) malam. Menurut Sutarto, dengan identifikasi ini, belum bisa dipastikan kewarganegaraan pelaku perompakan. "Tapi dari laporan Angkatan Laut tadi pagi, terdeteksi itu kapal datang dari Malaysia," kata Sutarto, saat ditanya kapal yang melakukan perompakan terhadap kapal Idaten, milik Jepang, saat menarik kapal tongkang Kuroshio I di Selat Malaka. Sutarto mengatakan, selama ini pengamanan di Selat Malaka dilakukan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk pengamanannya, ketiga negara melakukan patroli bersama di kawasan itu. ...

Tuesday, 15 March, 2005 | 16:32 WIB TEMPO Interactive, Jakarta: The President of Libya, Colonel Muammar Qadafi, supports effort to solve the conflict between Indonesia and Malaysia over Ambalat peacefully through the spirit of friendship between the two Moslem countries. Dino Patti Jalal, spokesperson to President Susilo Bambang Yudhoyono, made this statement when contacted by telephone on Monday (14/3). According to Dino, Qadafi said this when he contacted President Yudhoyono on Monday (14/3) at around 5.30pm. During the 10-minute conversation, Qadafi said that he was very concerned with world development, especially as regards the conflict between Indonesia and Malaysia over the Ambalat block. The Libyan President went on to say that he was particularly concerned when such a conflict happens between two Moslem countries. “Qadafi said he hoped that the settlement of the conflict would be carried out peacefully and based on the Moslem spirit of brotherhood,” said Dino. During the conve...

Selasa, 15 Maret 2005 | 03:22 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Libya Kol. Muammar Qadafi mendorong agar sengketa Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan cara damai dengan semangat persaudaraan sesama negara Muslim. Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Jalal, saat dihubungi melalui telpon, Senin (14/3). Menurut Dino, sikap ini disampaikan saat Qadafi menghubungi Presiden Yudhoyono, Senin (14/3) sekitar pukul 17.30 WIB. Dalam pembicaraan sekitar 10 menit itu, kata Dino, Qadafi menyatakan sangat concern dengan perkembangan dunia, khususnya dalam kasus sengketa antara Indonesia-Malaysia soal blok Ambalat ini. Qadai mengaku prihatin mengenai sengketa yang terjadi antara dua negara berpenduduk muslim terkemuka di dunia. "Qadafi mendorong agar penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai dan dilandasi semangat moslem brotherhood (persaudaraan sesama negara Muslim)," kata Dino. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhono menjelaskan ...

Senin, 14 Maret 2005 | 19:23 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyatakan, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap relawan asing yang bekerja di Aceh. "Pendataan sudah mulai dilakukan," kata Alwi saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (14/3). Pemerintah, kata Alwi, akan melakukan pendataan terhadap semua aktivitas relawan yang ada di Aceh. Dalam proses pendataan itu, pemerintah akan menilai peran apa saja yang bisa dilakukan relawan itu disana. Dia memberi contoh ada relawan yang ahli dalam tanggap darurat. Karena tahap itu sudah selsai, maka itu tak lagi diperlukan. "Kita akan mengizinkan semuanya kecuali mereka yang tidak qualified," kata dia. Namun jika ada yang memiliki dana US$ 1 juta misalnya, kata Alwi, tentu akan ditanya apa yang akan dikerjakan di sana. Apakah dia akan menangani sanitasi, membangun rumah sakit atau melakukan aktifitas apa. Kalau dana yang dimilikinya terlalu kecil, dan LSM itu tid...

Senin, 14 Maret 2005 | 18:28 WIB Foto: beritasore.com TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS mengatakan, aparat keamanan merespons informasi ancaman bom terhadap Wholesale Trade Centre (WTC) Mangga Dua, Jakarta, dengan melakukan pengetatan pengamanan. "Kita nggak boleh ambil risiko,"kata Widodo AS saat ditanya wartawan, usai working breakfast di Istana Presiden, Senin (14/3). 

Wednesday, 09 March, 2005 | 19:28 WIB TEMPO Interactive, Jakarta: President Susilo Bambang Yudhoyono has not given the order to reduce security forces in Ambalat. The Indonesian Military (TNI) Commander in Chief, General Endriartono Sutarto, made this announcement to reporters after a meeting to discuss the situation in Ambalat at the State Palace, Jakarta, on Wednesday (8/3). Sutarto was not prepared to state how exactly many TNI personnel were assigned to the area. “We are prepared in case we are suddenly called on to defend the sovereignty of Indonesia,” he stated. Sutarto went on to say that the government would also continue with the construction of a lighthouse. “This is an international obligation so that there are no shipping accidents,” he said, adding, “The area is not only guarded by marines, but also by personnel from all forces.” Abdul Manan - Tempo

Rabu, 09/3/2005, 2:00:58 PM WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan perintah untuk mengurangi kekuatan yang disiagakan di kawasan Ambalat. Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Sutarto kepada wartawan usai rapat membahas soal Ambalat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/3). Menurut Sutarto, pasukan yang menjaga perbatasan tetap tak berubah. Namun, pihaknya tak ingin dianggap ketakutan hanya karena megirimkan pasukan dalam jumlah besar sementara Malaysia mengirimkan dalam jumlah kecil. "Yang hadir di tempat itu akan kami samakan dengan yang dipunyai Malaysia," kata dia. Sutarto tak bersedia menyebutkan kekuatan personel TNI yang ada di sekitar daerah yang sedang dipersengketakan tersebut. "Kami menyiapkan kalau suatu saat diperlukan untuk melindungi kedaulatan," tambahnya. Pemerintah juga akan meneruskan pembangunan mercusuar. "Itu kewajiban internasional agar tempat itu tak menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam...

Selasa, 08 Maret 2005 | 19:25 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masalah krisis di Ambalat ini dihadapi dengan bijak dan kepala dingin. Pandangan Kalla ini diungkapkan saat bertemu pengurus Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/3). Menurut Ketua PKB PII, Hussein Umar, Wakil Presiden menekankan agar kita mampu menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki kehormatan. Termasuk dalam melihat konflik Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia. "Beliau ingin agar kita menghadapi persoalan tersebut dengan bijak dan kepala dingin," kata Umar, mengutip pernyataan Kalla. PKB PII, kata Umar, berharap krisis dengan negeri jiran itu diselesaikan secara damai. "Kita menyarankan agar dilakukan upaya diplomasi dulu. Kita perlu mengambil pelajaran dari lepasnya Sipadan dan Ligitan. Itu jangan sampai terulang," kata dia. Saat ditanya apakah organisasinya juga akan menyiapkan orang menja...

Monday, 07 March, 2005 | 17:57 WIB This agreement comes as the result of a telephone conversation between Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and Malaysian PM Abdullah Badawi, on Monday (7/3). According to President’ial Spokeperson Dino Pati Jalal, the agreement was made after PM Badawi contacted the President. The 10-minute conversation took place while the President was at Halim Perdanakusumah Airport, at 7am before leaving on an official visit to Tarakan. According to Dino, there were two important points arising from the conversation. “First, in order to see what was happening in the field, the two leaders agreed over the need for situation control efforts. Second, because of this, the two leaders agreed to assign their respective Foreign Ministers to discuss the matter seriously,” he said. For the visit to Tarakan, the President was accompanied by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo AS, Minister of Energy and Natural Resources Purnomo Y...

Senin, 07 Maret 2005 | 13:06 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meredakan ketegangan di Ambalat. Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, melalui telpon, Senin (7/3). Menurut Juru Bicara Presiden Dino Pati Jalal, kesepakatan ini diperoleh setelah Badawi menghubungi Presiden. Pembicaraan terjadi saat Presiden berada di Bandara Halim Perdanakusumah, sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Tarakan, sekitar 07.00 WIB. Pembicaraan berlangsung 10 menit. Dino mengatakan, ada dua point penting dari pembicaraan itu. "Pertama, melihat perkembangan di lapangan, dua pemimpin sepakat mengenai perlunya usaha mengendalikan situasi. Kedua, dalam rangka itu dua pemimpin sepakat menugaskan dua Menteri Luar Negeri untuk membahas serius mengenai masalah ini," kata Dino. Dalam kunjungan ke Tarakan, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan Widodo AS....

Friday, 04 March, 2005 | 21:08 WIB TEMPO Interactive, Jakarta:Indonesian Military (TNI) Commander General Endriartono Sutarto has welcomed the resumption of the International Military Education Training (IMET) program by the US government. However, Sutarto requested the US government not to burden the program with conditions that would “disturb the national dignity” of Indonesia. “We are grateful that this program has been resumed as the IMET program was a manifestation of the relations between the US and Indonesian militaries,” Sutarto said following a working meeting with the House of Representatives (DPR) defense commission in Jakarta on Monday (28/02). According to the TNI Commander, the IMET program must be based on equality and respect as regards military relations between the two countries. Sutarto said that the TNI would first study the condition related to the program, which has been halted since 1992. If the requirements tend to be political and disturb the dignity of Indone...

Kamis, 03 Maret 2005 | 17:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir berkesimpulan, pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia itu merupakan kejahatan konspiratif. Hal ini disampaikan Ketua TPF Munir, Brigjen Marsudi Hanafi, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (3/3). "Dari dua kali pertemuan dengan Garuda, terdapat bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir adalah hasil kejahatan konspiratif," kata Marsudi, yang dalam jumpa pers itu didampingi Wakil Ketua TPF Munir, Asmara Nababan. Ikut dalam konperensi pers itu, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Hasil pemeriksaan tim, kata Marsudi, tak menemukan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh perseorangan atau dengan motif pribadi. "Terdapat indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda Indonsia dan pejabat direksi Garuda di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peristiwa meninggalnya Munir." Dalam pertemuan itu, anggota...

Kamis, 03 Maret 2005 | 19:58 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. "Minggu depan (surat jawabannya) selesai," kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3). Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani. Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, "Saya sedang mendalami masalah itu." Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. "Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya,...

Kamis, 03 Maret 2005 | 19:58 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. "Minggu depan (surat jawabannya) selesai," kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3). Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani. Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, "Saya sedang mendalami masalah itu." Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. "Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya,...

Kamis, 03 Maret 2005 | 18:33 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Hingga Kamis (3/3) pukul 8 pagi, ada 6400 pekerja ilegal di Malaysia yang kena razia karena dianggap tak memiliki dokumen yang dibutuhkan. Dari jumlah itu, kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris di Istana Presiden, di Jakarta, Kamis (3/3), sebanyak 449 adalah tenaga kerja Indonesia. Menurut Fahmi, sesuai ketentuan, Malaysia butuh waktu 14 hari untuk memeriksa 449 orang itu. Mana dari mereka yang memiliki dokumen, mana yang tidak. Kalau memiliki paspor, tapi tak punya exit permit, over stay dan sebagainya, mereka ini yang akan dideportasi. "Tapi yang tidak memiliki surat-surat apapun juga, bahkan KTP tidak punya, ini yang akan diproses hukum," tambahnya. Saat ini, kata Fahmi, KBRI sudah membentuk tim untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Tim yang beranggotakan 26 orang itu itu disebar ke berbagai wilayah. "Tim ini untuk memantau dan mendata bentuk pembelaan apa yang patut diberikan kepada me...

Rabu, 02 Maret 2005 | 15:03 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (2/3) pagi, inspeksi mendadak ke sejumlah tempat untuk memantau keadaan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan bahan bakar minyal mulai 1 Maret lalu. Lokasi yang disidak di antaranya adalah terminal, pasar, Sekolah Dasar Karya Seni I dan II, Rumah Sakit Umum Proklamasi di Rengasdengklok, Karawang. Di Bekasi, Presiden sidak ke Pasar Cibitung. Dalam inspeksi ini, Presiden didampingi Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perindustrian Marie Elka Pangestu, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poernomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa dan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Abdul Manan - Tempo

Selasa, 01 Maret 2005 | 21:09 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 1.000 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek melakukan aksi di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, di depan Istana Negara, Selasa (1/3). Dalam orasinya, massa mendesak mendekati Istana Negara. Polisi tampak membuat pagar betis agar mahasiswa tak mendekati Istana. Menurut Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Sukrawardi Dahlan, personel yang diturunkan untuk menjaga aksi ini sekitar 200 orang. Dalam press releasenya, BEM se-Jabotabek menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, menuntut kenaikan harga BBM dibatalkan karena menyengsarakan rakyat miskin. Kedua, menuntut agar uang negara diselamatkan dari tangan koruptor dan obligor nakal, birokrasi yang boros, dengan menyeretnya ke penjara. Ketiga, menuntut menteri yang tidak becus bekerja, diganti. Keempat, menuntut pembersihan birokrasi. Dalam poster yang mereka bawa, mereka meminta agar Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Kepala Bappenas Sri Mulyani Indraw...

With the president's installation of new military chiefs of staff, Ryamizard's chance to become TNI commander gets slimmer. THE swearing-in ceremony was over. President Susilo Bambang Yudhoyono was congratulating the new military chiefs of staff. However, Gen. Ryamizard Ryacudu seemed impatient. From the left row in the State Palace hall he moved hurriedly to greet the president and talked only for a moment. After that Yudhoyono continued to greet other invitees. After the function, Ryamizard revealed that he had reported his planned departure to Aceh. "Carry on the Aceh program," he said, quoting the president's response. The general wanted to continue the program for military participation in rural reconstruction (Tentara Masuk Desa--TMD). "I shouldn't be away from my assignment," he said. Ryamizard was indeed among those in the spotlight that Friday morning. Before the ceremony, he tried to joke with Indonesian Military (TNI) Commander in Chief, G...

THE extradition agreement is currently being studied by a technical team comprising Indonesians and Singaporeans. President Susilo Bambang Yudhoyono's visit led to Singapore's reinforced commitment to the issue. The following are the comments of Foreign Minister Hassan Wirajuda, who spoke to Abdul Manan of Koran Tempo daily: How are talks going on an extradition treaty between Indonesia and Singapore? The negotiating process on the Indonesia-Singapore extradition treaty has begun. There have been two meetings so far. Of course, it needs more than a few more meetings. More importantly, however, the governments of Indonesia and Singapore have agreed to accelerate the negotiation process and its solution so that it can be signed. What criminal points have been agreed upon? We have not gotten into discussing what kind of criminal points will be included, but they will be very much like the one we agreed with Australia. There were about 20 kinds of criminal points, broad enough in s...