Presiden Minta Calon Kepala Daerah Tidak Melakukan Politik Uang
Kamis, 17 Pebruari 2005 | 20:45 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar calon yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah tidak menggunakan politik uang. Ini disampaikan presiden saat membuka rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2). Rapat ini diikut sekitar 300 pejabat yang terdiri dari gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD, Kapolda, dan ketua KPU Daerah.
Agenda rapat adalah untuk mempersiapkan aspek teknis dan administrasi pemilihan kepala daerah. Menurut rencana, pada Juni 2005, akan ada pemilihan 181 kepala daerah secara langsung. Untuk Juli sampai Desember 2005 ada 45 pemilihan kepada daerah. Rinciannya 11 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat.
"Kepada calon maupun bakal calon, saya minta agar tidak terlibat dalam politik uang. Kita bertekad untuk menghapus pratek KKN. Karena itu jangan ulangi praktek-praktek demikian pada pilkada," ujar presiden. Untuk itu, Presiden meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan. Presiden juga mengharapkan kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangannya mengawasi tanpa perlu menunggu
terjadi pelanggaran. "Saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang mampu mencegah. Jangan menunggu sampai terjadi," kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepada calon agar siap menang dan siap kalah saat maju dalam pemilihan. "Kita biasanya siap untuk menang dan sering tidak siap untuk kalah. Demokrasi yang makin matang, kita harus siap kedua-duanya," ujarnya. Dia merujuk pada kekalahannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2001. Pada waktu itu, sehari setelah dinyatakan kalah, Yudhoyono langsung menggelar konferensi pers. "Kalau saya mencari kambing hitam, banyak alasan. Tapi untuk apa?," kata Presiden. Saat itu, Yudhoyono menyatakan sikap bahwa pihaknya menghormati hasil pemilihan dan menyatakan minta maaf pada pendukungnya atas kekalahannya tersebut.
Kepada pelaksana pemilihan kepala daerah, Presiden minta agar sosialisasi pemilihan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Presiden memuji sosialisasi yang dilakukan KPU pada pemilu 2004 yang dinilainya cukup gamblang karena menggunakan gambar-gambar yang jelas dan bahasa yang pendek-pendek. "Jangan terlalu ilmiah. Karena bisa salah tafsir," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf dalam jumpa pers menyatakan pihaknya juga menenkakan agar calon kepala daerah benar-benar menghindari politik uang. "Kita himbau para calon kepala daerah untuk menghindari politik uang," ujarnya. Jika ada calon yang melakukannya, akan diproses secara hukum. Rencananya, Depdagri akan membuat desk hukum dimasing-masing daerah yang melakukan pemilihan. Desk yang beranggotakan kepolisian, kejaksaan dan KPU Daerah ini akan menampung laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Desk juga bertugas melakukan evaluasi dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan calon untuk diselesaikan secara hukum.
Abdul Manan-Tempo
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar calon yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah tidak menggunakan politik uang. Ini disampaikan presiden saat membuka rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2). Rapat ini diikut sekitar 300 pejabat yang terdiri dari gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD, Kapolda, dan ketua KPU Daerah.
Agenda rapat adalah untuk mempersiapkan aspek teknis dan administrasi pemilihan kepala daerah. Menurut rencana, pada Juni 2005, akan ada pemilihan 181 kepala daerah secara langsung. Untuk Juli sampai Desember 2005 ada 45 pemilihan kepada daerah. Rinciannya 11 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat.
"Kepada calon maupun bakal calon, saya minta agar tidak terlibat dalam politik uang. Kita bertekad untuk menghapus pratek KKN. Karena itu jangan ulangi praktek-praktek demikian pada pilkada," ujar presiden. Untuk itu, Presiden meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan. Presiden juga mengharapkan kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangannya mengawasi tanpa perlu menunggu
terjadi pelanggaran. "Saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang mampu mencegah. Jangan menunggu sampai terjadi," kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepada calon agar siap menang dan siap kalah saat maju dalam pemilihan. "Kita biasanya siap untuk menang dan sering tidak siap untuk kalah. Demokrasi yang makin matang, kita harus siap kedua-duanya," ujarnya. Dia merujuk pada kekalahannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2001. Pada waktu itu, sehari setelah dinyatakan kalah, Yudhoyono langsung menggelar konferensi pers. "Kalau saya mencari kambing hitam, banyak alasan. Tapi untuk apa?," kata Presiden. Saat itu, Yudhoyono menyatakan sikap bahwa pihaknya menghormati hasil pemilihan dan menyatakan minta maaf pada pendukungnya atas kekalahannya tersebut.
Kepada pelaksana pemilihan kepala daerah, Presiden minta agar sosialisasi pemilihan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Presiden memuji sosialisasi yang dilakukan KPU pada pemilu 2004 yang dinilainya cukup gamblang karena menggunakan gambar-gambar yang jelas dan bahasa yang pendek-pendek. "Jangan terlalu ilmiah. Karena bisa salah tafsir," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf dalam jumpa pers menyatakan pihaknya juga menenkakan agar calon kepala daerah benar-benar menghindari politik uang. "Kita himbau para calon kepala daerah untuk menghindari politik uang," ujarnya. Jika ada calon yang melakukannya, akan diproses secara hukum. Rencananya, Depdagri akan membuat desk hukum dimasing-masing daerah yang melakukan pemilihan. Desk yang beranggotakan kepolisian, kejaksaan dan KPU Daerah ini akan menampung laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Desk juga bertugas melakukan evaluasi dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan calon untuk diselesaikan secara hukum.
Abdul Manan-Tempo
Comments