Ali Sadikin Usul Pembentukan Konsep Megapolitan
Senin, 21 Pebruari 2005 | 20:08 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 mengusulkan agar membentuk konsep kota Metropolitan, yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini disampaikan Ali Sadikin yang didampingi Gubernur Sutiyoso, dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Senin (21/2).
Menurut Ali, konsep ini disampaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kota Jakarta dan sekitarnya. Baik itu soal pencemaran lingkungan, urbanisasi, air minum, dan sebagainya. Sebab, selama ini masalah yang dihadapi ibu kota tak sepenuhnya masalah sendiri, tapi juga akibat daerah di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, konsep ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Jakarta. Salah satunya adalah masalah urbanisasi. Dengan pertumbuhan setiap tahun, sekitar 200-250 ribu jiwa dan kemampuan yang minim, kata Sutiyoso, itu tak mungkin bisa ditanggulangi dengan baik tanpa ada kerja sama dengan daerah di luar Jakarta. Khususnya dari aspek perumahan.
Dalam kesempatan itu, Sutiyoso juga menyampaikan kepada Presiden, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Rencana ini sudah diserahkan kepada Presiden Megawati, namun belum sempat ditandatangani menjadi Keputusan Presiden. "Kalau Keppres itu ditandatangani, Jakarta dan daerah sekitarnya terikat pembangunannya pada RTRW yang ditandatangani Presiden," kata Sutiyoso.
Namun, Sutiyoso tak hanya meminta soal itu yang diharapkan segera diteken keputusan presidennya. Yang juga disampaikan adalah mengenai koordinasi megapolitan yang semestinya dibawah satu tangan. Dia memberi contoh lembaga-lembaga serupa yang tidak bisa berjalan efektif karena tidak adanya satu organisasi. Diantaranya, badan koordinasi pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Badan-badan semacam ini tidak efektif karena adanya benturan kepentingan masing-masing kota," kata Sutiyoso.
"Presiden sangat merespon dengan baik. Beliau berjanji untuk mengaktualisasikan dengan cara mengkaji lebih dalam dengan menteri-menteri terkait, melibatkan pasar dan pihak yang berkompeten," kata Sutiyoso mengutip pernyataan Presiden. Jika ini bisa diterapkan, Sutiyoso yakin hal tersebut dapat menekan kekhawatiran munculnya dampak sosial yang diakibatkan oleh berbagai masalah di Jakarta, yang kini dihuni 9 juta jiwa di malam hari dan sekitar 12 juta pada siang dan sore hari.
Menurut Sutiyoso, dalam usulan yang disampaikan Ali Sadikin, memang harus ada satu manajemen yang mengatur pembangunan di megapolitan tersebut. "Bisa saja menunjuk salah satu menteri menangani atau dibebankan kepada Gubernur DKI sebagai koordinator. Tapi harus ada payung hukum," tambah Sutiyoso.
Abdul Manan-Tempo
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 mengusulkan agar membentuk konsep kota Metropolitan, yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini disampaikan Ali Sadikin yang didampingi Gubernur Sutiyoso, dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Senin (21/2).
Menurut Ali, konsep ini disampaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kota Jakarta dan sekitarnya. Baik itu soal pencemaran lingkungan, urbanisasi, air minum, dan sebagainya. Sebab, selama ini masalah yang dihadapi ibu kota tak sepenuhnya masalah sendiri, tapi juga akibat daerah di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, konsep ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Jakarta. Salah satunya adalah masalah urbanisasi. Dengan pertumbuhan setiap tahun, sekitar 200-250 ribu jiwa dan kemampuan yang minim, kata Sutiyoso, itu tak mungkin bisa ditanggulangi dengan baik tanpa ada kerja sama dengan daerah di luar Jakarta. Khususnya dari aspek perumahan.
Dalam kesempatan itu, Sutiyoso juga menyampaikan kepada Presiden, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Rencana ini sudah diserahkan kepada Presiden Megawati, namun belum sempat ditandatangani menjadi Keputusan Presiden. "Kalau Keppres itu ditandatangani, Jakarta dan daerah sekitarnya terikat pembangunannya pada RTRW yang ditandatangani Presiden," kata Sutiyoso.
Namun, Sutiyoso tak hanya meminta soal itu yang diharapkan segera diteken keputusan presidennya. Yang juga disampaikan adalah mengenai koordinasi megapolitan yang semestinya dibawah satu tangan. Dia memberi contoh lembaga-lembaga serupa yang tidak bisa berjalan efektif karena tidak adanya satu organisasi. Diantaranya, badan koordinasi pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Badan-badan semacam ini tidak efektif karena adanya benturan kepentingan masing-masing kota," kata Sutiyoso.
"Presiden sangat merespon dengan baik. Beliau berjanji untuk mengaktualisasikan dengan cara mengkaji lebih dalam dengan menteri-menteri terkait, melibatkan pasar dan pihak yang berkompeten," kata Sutiyoso mengutip pernyataan Presiden. Jika ini bisa diterapkan, Sutiyoso yakin hal tersebut dapat menekan kekhawatiran munculnya dampak sosial yang diakibatkan oleh berbagai masalah di Jakarta, yang kini dihuni 9 juta jiwa di malam hari dan sekitar 12 juta pada siang dan sore hari.
Menurut Sutiyoso, dalam usulan yang disampaikan Ali Sadikin, memang harus ada satu manajemen yang mengatur pembangunan di megapolitan tersebut. "Bisa saja menunjuk salah satu menteri menangani atau dibebankan kepada Gubernur DKI sebagai koordinator. Tapi harus ada payung hukum," tambah Sutiyoso.
Abdul Manan-Tempo
Comments