KPK Tunda Pelimpahan Berkas Perkara Puteh

By -
Koran Tempo
Senin, 18 Oktober 2004
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas memastikan telah menyelesaikan berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.

Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas memastikan telah menyelesaikan berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. KPK akan melimpahkan berkas Puteh hingga Pengadilan Ad Hoc Korupsi siap bersidang.

Menurut Erry, sebenarnya KPK ingin segera melimpahkan berkas perkara korupsi penggelembungan dana pembelian helikopter Mi-2 senilai Rp 12 miliar itu ke pengadilan. "Inginnya sih, secepatnya. Tetapi, kalau sebelum Desember, mau diserahkan ke mana?" kata dia.

Pada September lalu, KPK telah menyatakan lengkap berkas perkara korupsi Puteh. Namun, sementara pengadilan belum siap, KPK akan memperbaiki berkas perkara yang sudah rampung diproses itu. Kini, "Tak ada masalah. (Berkas itu) sudah lengkap," ujar Erry.

Pekan lalu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan, perkara korupsi ada kemungkinan digelar Desember karena hakim ad hoc korupsi sedang mengikuti pelatihan sampai akhir November. Sembilan hakim ad hoc itu baru dilantik Presiden Megawati, 7 Oktober lalu.

Saat ditanya apakah Puteh akan ditahan setelah berkasnya diserahkan ke pengadilan, Erry hanya mengatakan, "Tergantung pada kepentingan." Dalam perkara korupsi ini, diperkirakan negara rugi sekitar Rp 4 miliar.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang mempersiapkan ruang sidang pengadilan kasus korupsi. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I Made Karna, akhir pekan kemarin, kantor dan ruang sidang Pengadilan Korupsi yang akan bertempat di Jalan Syafruddin No. 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedang direnovasi dan diperkirakan selesai dalam waktu tiga minggu.

Made mengatakan, kantor itu sedang dibenahi serta dipasangi AC dan televisi agar bisa dinikmati publik. Pengadilan akan menyediakan layar monitor di lantai I, agar pengunjung bisa menyaksikan sidang di lantai II.

Panitera yang akan diperbantukan di pengadilan ini harus bisa mengoperasikan komputer atau notebook agar administrasi pengadilan menjadi lebih baik. "Coba bandingkan dengan luar negeri. Di sana lebih cepat karena administrasi sidang langsung menggunakan sistem komputer, bukan manual lagi," kata dia.
Abdul Manan/Sutarto

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Metamorfosa Dua Badan Intelijen Inggris, MI5 dan MI6

By -
Gordon Thomas, di antara penulis soal intelijen, dikenal memiliki kontak yang cukup dekat dengan agen rahasia Israel, Mossad. Sejumlah artikelnya di media, dan buku Gideons Spies, menguatkan kesan itu. Buku Secret Wars: One Hundred Years Of British Intelligence Inside MI5 And MI6, yang edisi pertamanya diterbitkan oleh Thomas Dunne Books pada 17 Maret 2009 lalu, semakin meneguhkannya.
Read more

Kronologis Penyerbuan Tomy Winata ke TEMPO

By -
Oleh: Ahmad Taufik, Wartawan Majalah TEMPO Prolog Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2003, telah menodai kemanusiaan dan kehidupan yang beradab di negeri ini. Sekelompok orang dengan uang yang dimilikinya mengerahkan massa, menteror dan berbuat sewenang-wenang. Aparat keamanan (polisi) juga tidak berdaya, dan dipermalukan di depan masyarakat (minimal saksi mata dan saksi korban). Apa yang akan saya ceritakan disini adalah kronologi penyerbuan yang tak beradab dan penyelesaian akhir yang terputus. Saya sebagai saksi mata, saksi pelaku sekaligus saksi korban (yang mendengar, melihat dan merasakan kejadian). Saya akan klasifikasikan secara terbuka dalam laporan ini: apa itu informasi, yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, analisa atau kesimpulan. Soal kata akhir terserah masing-masing pihak yang tersangkut disini, karena saya tidak bisa terima dan sekaligus tertekan secara psikis. Inilah laporan lengkapnya: Rabu, 5 Maret 2003 Saya ditelepon oleh Desmon J.Mahesa, kuasa h...
Read more