PBB, "Partai Bingung Biaya"
Sejumlah tokoh garis keras ada di partai ini. Tapi Partai Bulan Bintang low profile saja.
PARTAI Bulan Bintang (PBB) namanya. Ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra, cendekiawan muda profesor hukum tata negara. Peng-urusnya sebagian besar penganut garis Masyumi dan sekaligus pengagum mantan Perdana Menteri M. Natsir (almarhum). Tokoh seniornya antara lain Anwar Harjono (meninggal baru-baru ini), Hartono Mardjono, dan Abdul Qadir Djaelani. Dari kalangan muda ada Ahmad Sumargono (Ketua Umum Komite Indonesia untuk Solidari-tas Dunia Islam/KlSDI), Farid Prawiranegara (putra mantan Menkeu Syafruddin Prawiranegara), Fadli Zon, dan dua penyair terkenal Abdul Hadi M.W. dan A. Hamid Djabbar.
Selain selebritas politik, dalam kepengurusan partai ini bertebar ulama berpengaruh terutama yang berasal dari Dewan Dakwah Islami-yah (DDI). Jadi, dari segi ketokohan, pengurus PBB umumnya lebih tersohor dibanding pengurus Partai Keadilan, misalnya. Yang ter-akhir ini umumnya akademisi eksponen jaringan dakwah kampus, yang jauh dari pentas politik nasional. Kalau melihat kaliber ketoko-han pengurusnya seyogianyalah PBB tampil high profile dengan lini-lini yang hidup di seluruh negeri. Tapi, kenyataannya tidak demikian.
Di saat parpol lain semakin bersemangat memperlihatkan kebera-daannya lewat pampangan pelbagai atribut dan simbol, PBB malah adem-ayem saja. Kendati hari-H pemilu semakin dekat (7 Juni 1999), spanduk atau stiker mereka tidak berganda secara signi-fikan. Apalagi poskonya yang diberi nama Markas Ukkuwah Islami-yah. Satgas mereka, Brigade 10, juga jarang nampang. Pun Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, atau Himpunan Mahasiswa PBB yang menjadi kantung massa mereka.
Begitulah, orang akan menemukan simbol-simbol PBB dalam jumlah yang seadanya saja di kota-kota besar sekalipun. Termasuk di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, dan Mataram yang dipantau D&R. Di kota lain pun kondisinya kurang lebih sama. Padahal, seperti klaim wakil ketua umumnya, Hartono Mardjono, dalam waktu enam bulan PBB telah membentuk kepengurusan di 27 provinsi dengan 328 cabang.
Di Banda Aceh, sama sekali tidak tampak umbul-umbul partai. Pembinaan kadernya tak ada. Lalu, kalau Anda menyisir dari Medan hingga Binjai, Anda pun tak akan menemukan spanduk partai ini. Padahal, mereka termasuk parpol baru yang paling awal go public di Sum-Ut. Yang lumayan adalah di Surabaya dan Mataram, NTB. Spanduk dan stiker mereka terpampang di beberapa tempat stra-tegis. "Anda memasuki kawasan multipartai," demikian antara lain tulisan di spanduk hijau itu di Mataram. Seakan menyindir partai tertentu yang gemar mengklaim kawas tertentu sebagai wilayahnya. Tapi, posko PBB sama sekali tak ada di Mataram. "Posko kami, ya, masjid dan musala" kata Sekretaris DPW PBB NTB Sudiarto.
Ke-lowprofil-an ini tentunya bukan sikap yang sengaja dianut PBB Karena bagaimanapun toh mereka adalah pendatang baru yang harus "menjual diri" ke khalayak luas dalam sisa waktu yang semakin menipis ini. Adalah keterbatasan biaya yang membuat mereka akhir-nya tampil serba bersahaja. "Kami memang kurang dana. Bolehlah disebut PBB Partai Bingung Biaya," ungkap Kristanto, K. pada Bagian Rumah Tangga PBB Ja-Teng.
Kebersahajaan PBB antara lain tercermin dari sekretariatnya di sejumlah kota. Contohnya sekretariat DPW Aceh di Jalan Cik di Tiro 178 Banda Aceh. Di ruko sewaan berukuran 4xl6 meter ini tak ada barang mewah. Peranti di sana hanya empat unit mesin ketik manual, satu unit komputer, dan meja-kursi tulis. Keadaan di kantor DPC Aceh utara lebih sederhana lagi. Perangkat di Jalan Merdeka I Mon Gedung Lhokseumawe itu hanya satu unit mesin ketik manual dan lima meja tulis berikut kursinya. Pengurus di sana harus mengutang untuk membiayai sewa sekretariat.
Sekretariat DPW dan DPC di Sum-Ut menumpang gratis di gedung Dewan Dakwah Islamiyah di Jalan Brigjen Katamso. Untung juga mereka bebas menggunakan berbagai fasilitas di sana termasuk telepon dan komputer. "Tapi listrik dan air menjadi tanggungan kami," ungkap Ahmad Muin Ritonga, mantan Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sum-Ut periode 1967-1969.
Kantor DPP-nya yang terletak di sebuah jalan kecil di bilangan Kramat, Jakarta, juga jauh dari mentereng. Yang megah justru kantor DPW Ja-Teng, di Jalan Brigjen Katamso 30 Semarang. Ukuran-nya 20 meter x 40 meter. Letaknya di sebuah gedung yang lebih besar dibanding markas PDI Perujuangan yang berjarak satu gedung dari sana. Tapi gedung yang tadinya kantor praktik bersama dokter itu pinjaman juga. Pemiliknya dr. Amarullah, Ketua DPW PBB Ja-Teng.
* Garis Masyumi
Seperti disebut di awal tulisan ini, Partai Bulan Bintang diasuh oleh eksponen dan kader Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indone-sia), partai yang berdiri pada 7 November 1945. Ada sedikit catatan tentang Masyumi ini.
Awalnya, Masyumi berunsurkan hamlpir semua organisasi berideologi Islam. Termasuk NU, Muhammadiyah, Perikatan Ummat Islam, dan Per-satuan Ummat Islam Indonesia. Tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menjadi parpol mandiri. Sebelumnya, tahun 1947, Partai Syari-kat Islam Indonesia yang hengkang dari Masyumi. Sepeninggal NU, unsur terbesar dari Masyumi adalah Muhammadiyah.
Tahun 1960 pemerintah Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Alasannya kedua partai tersebut mendukung gerakan PKRI. Memang tokoh Masyumi Syafruddin Prawiranegara dan M. Natsir ikut dalam Dewan Perjuangan PRRI. Hukuman dari Soekarno itu diteruskan oleh Soeharto. Maka Masyumi, seperti halnya Partai Sosialis Indonesia, tak pernah lagi mendapat hak hidup. Kendati demikian cita-cita partai ini sesungguhnya tak pernah mati. Figur karismatik seperti Natsir, Roem, Syafruddin, dan Prawoto Mangku-sasmito telah menyiapkan lahan yang baik untuk persemaian kader mereka.
Maka, tak heran kalau massa Masyumi segera bangkit manakala fajar multipartai merekah di era pasca-Soeharto. Dua partai yang meng-usung nama "Masyumi" segera berkiprah yakni Masyumi (Abdullah Hehamahal) dan Masyumi Baru (Ridwan Saidi). Sebuah parpol lagi yang ke-Masyumi-annya tak perlu diragukan hadir dengan nama Partai Bulan Bintang.
Sebenarnya di PBB-lah kader M. Natsir paling banyak. Karena itu sebenarnya mereka lebih pas memakai nama "Masyumi". Tapi, itu tak mereka lakukan. Mengapa?. Menurut Hartono Mardjono, Wakil Ketua Umum PBB, dulu Natsir dan sejumlah tokoh Masyumi berpesan agar tak ada cacat sedikitpun yang menodai partai itu. Karena itu mereka bersepakat untuk tak menggunakan nama Masyumi lagi setelah parpol ini dibubarkan. "Sekarang ada dua partai dengan nama Masyumi. Mereka melanggar kesepakatan, tak mewarisi karakter dan jiwa Masyumi," ucap Hartono Mardjono.
Kendati tak memakai nama Masyumi PBB melihat dirinya sebagai penerus cita-cita M. Natsir dkk. Dalam pandangan Yusril, nilai-nilai Masyumi masih relevan untuk kini.
Sebagai penerus cita-cita, wajar kalau PBB tetap menjadikan basis dukungan tradisional Masyumi sebagai sumber rekrutmennya. Untuk itu mereka mendekati tokoh-tokoh Masyumi dan keluarganya. Kadang pendekatannya berhasil, kadang kandas juga. Contohnya, di NTB mereka mencoba merangkul dua putri Zainudin Abdul Madjid (almar-hum) pendiri Nahdlatul Wathan. Zainuddin adalah anggota konsti-tuante dari Masyumi hasil pemilu 1955. Sayang kedua putri ulama besar yang bertikai sepeninggal ayahandanya itu ternyata sudah jatuh hati pada Golkar.
PBB boleh menggantung cita-cita setinggi apa pun. Tapi yang pasti jalan teljal berliku masih membentang di hadapan mereka. Apalagi beberapa hal berpotensi mengganjal mereka, selain krisis dana yang disebut tadi, antara lain kredibilitas pengurusnya.
Masa lalu sang Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra sebagai pegawai Setneg yang bertugas sebagai pembuat pidato (ghost writer) Soeharto misalnya sedikit banyak mengurangi integritas pribadi ahli hukum tata negara itu. Pengurus DPW PBB Ja-Teng termasuk yang melihat hal itu sebagai potensi masalah. Karena itu mereka pun menyiapkan argumen. "Bang Yusril memang bekerja di Setneg sejak tahun 1995. Ia seorang profesional. Tapi perlu dicatat bahwa ia tak pernah bergabung dengan Golkar. Kedudukannya mungkin sama dengan posisi Natsir di zamanSoeharto," kata Binawan Sandhi Kusuma, seorang pengurus DPW PBB Ja-Teng.
Masalah lain adalah kedekatan tiga pengurus PBB dengan mantan Danjen Kopassus, Prabowo. Farid Prawiranegara, Ahmad Sumargono. dan Fadli Zon, dalam beberapa kesempatan telah menjadi juru bicara jenderal yang kini di luar negeri itu. Tercorengnya nama Pra-bowo dengan sendirinya berpengaruh pada kredibilitas mereka ber-tiga. Hal mana tentu berimbas pula pada PBB. Buktinya muncul kemudian singkatan pelesetan "partai binaan bowo".
Satu hal lagi yang bisa merusak penampakan PBB di mata mereka yang berpaham moderat adalah unsur garis keras di parpol itu. Yang membidani kelahiran PBB adalah KISDI dan DDII bersama 20 ormas Islam yang bergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam. KISDI yang dipimpin Ahmad Sumargono misalnya saat ini dipandang banyak kalangan sebagai organisasi Islam paling "galak". Tapi, Hartono Mardjono kembali menangkis. Ia mensinyalir bahwa pele-katan cap keras dan fundamentalis itu lebih merupakan upaya untuk mendiskreditkan PBB. Ya, semoga saja demikian adanya.
P. HASUDUNGAN SIRAIT/NOER FAISAL (BANDA ACEH), J. ANTO (MEDAN), ABDUL MANAN (SURABAYA), RUDIANTO PANGARIBUAN (BANDUNG), MULTA FIDRUS (JAKARTA), KORESPONDEN MATARAM DAN SEMARANG.
***
Partai Bulan Bintang
Ketua Umum: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Asas: Keislaman dan Keindonesiaan
Basis dukungan: Kalangan tua-muda, terutama keluarga Masyumi
Pendekatan rekrutmen: Silaturahmi hingga tingkat kelurahan.
Platform Ekonomi: Ekonomi kerakyatan, kunci utamanya adil dalam setiap kesempatan partisipasi ekonomi dan penikmatan hasil pembangunan. Konglomerat harus direm agar tak monopolis lagi.
Paltform politik: Membangun Indonesia baru yang demokratis dan bermartabat dengan memperbaiki sistem yang selama ini penuh rekayasa. Menumbuhkan sistem yang sehat dan benar.
Solusi untuk disintegrasi nasional: Waspadai sumber disiintegrasi itu sendiri, bukan sekadar mengatasi akibatnya.
Sikap soal Dwifungsi ABRI : Dwifungsi sudah semestinya diakhiri. Setidaknya secara bertahap.
Calon Pesiden RI mendatang: Selain Yusril Ihza Mahendra, ada sembilan nama lain yang sekarang masih dalam seleksi Aksi
Pemenangan Pemilu PBB. Calon tunggal diumumkan akhir April.
D&R, Edisi 990419-036/Hal. 28 Rubrik Profil Partai
PARTAI Bulan Bintang (PBB) namanya. Ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra, cendekiawan muda profesor hukum tata negara. Peng-urusnya sebagian besar penganut garis Masyumi dan sekaligus pengagum mantan Perdana Menteri M. Natsir (almarhum). Tokoh seniornya antara lain Anwar Harjono (meninggal baru-baru ini), Hartono Mardjono, dan Abdul Qadir Djaelani. Dari kalangan muda ada Ahmad Sumargono (Ketua Umum Komite Indonesia untuk Solidari-tas Dunia Islam/KlSDI), Farid Prawiranegara (putra mantan Menkeu Syafruddin Prawiranegara), Fadli Zon, dan dua penyair terkenal Abdul Hadi M.W. dan A. Hamid Djabbar.
Selain selebritas politik, dalam kepengurusan partai ini bertebar ulama berpengaruh terutama yang berasal dari Dewan Dakwah Islami-yah (DDI). Jadi, dari segi ketokohan, pengurus PBB umumnya lebih tersohor dibanding pengurus Partai Keadilan, misalnya. Yang ter-akhir ini umumnya akademisi eksponen jaringan dakwah kampus, yang jauh dari pentas politik nasional. Kalau melihat kaliber ketoko-han pengurusnya seyogianyalah PBB tampil high profile dengan lini-lini yang hidup di seluruh negeri. Tapi, kenyataannya tidak demikian.
Di saat parpol lain semakin bersemangat memperlihatkan kebera-daannya lewat pampangan pelbagai atribut dan simbol, PBB malah adem-ayem saja. Kendati hari-H pemilu semakin dekat (7 Juni 1999), spanduk atau stiker mereka tidak berganda secara signi-fikan. Apalagi poskonya yang diberi nama Markas Ukkuwah Islami-yah. Satgas mereka, Brigade 10, juga jarang nampang. Pun Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, atau Himpunan Mahasiswa PBB yang menjadi kantung massa mereka.
Begitulah, orang akan menemukan simbol-simbol PBB dalam jumlah yang seadanya saja di kota-kota besar sekalipun. Termasuk di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, dan Mataram yang dipantau D&R. Di kota lain pun kondisinya kurang lebih sama. Padahal, seperti klaim wakil ketua umumnya, Hartono Mardjono, dalam waktu enam bulan PBB telah membentuk kepengurusan di 27 provinsi dengan 328 cabang.
Di Banda Aceh, sama sekali tidak tampak umbul-umbul partai. Pembinaan kadernya tak ada. Lalu, kalau Anda menyisir dari Medan hingga Binjai, Anda pun tak akan menemukan spanduk partai ini. Padahal, mereka termasuk parpol baru yang paling awal go public di Sum-Ut. Yang lumayan adalah di Surabaya dan Mataram, NTB. Spanduk dan stiker mereka terpampang di beberapa tempat stra-tegis. "Anda memasuki kawasan multipartai," demikian antara lain tulisan di spanduk hijau itu di Mataram. Seakan menyindir partai tertentu yang gemar mengklaim kawas tertentu sebagai wilayahnya. Tapi, posko PBB sama sekali tak ada di Mataram. "Posko kami, ya, masjid dan musala" kata Sekretaris DPW PBB NTB Sudiarto.
Ke-lowprofil-an ini tentunya bukan sikap yang sengaja dianut PBB Karena bagaimanapun toh mereka adalah pendatang baru yang harus "menjual diri" ke khalayak luas dalam sisa waktu yang semakin menipis ini. Adalah keterbatasan biaya yang membuat mereka akhir-nya tampil serba bersahaja. "Kami memang kurang dana. Bolehlah disebut PBB Partai Bingung Biaya," ungkap Kristanto, K. pada Bagian Rumah Tangga PBB Ja-Teng.
Kebersahajaan PBB antara lain tercermin dari sekretariatnya di sejumlah kota. Contohnya sekretariat DPW Aceh di Jalan Cik di Tiro 178 Banda Aceh. Di ruko sewaan berukuran 4xl6 meter ini tak ada barang mewah. Peranti di sana hanya empat unit mesin ketik manual, satu unit komputer, dan meja-kursi tulis. Keadaan di kantor DPC Aceh utara lebih sederhana lagi. Perangkat di Jalan Merdeka I Mon Gedung Lhokseumawe itu hanya satu unit mesin ketik manual dan lima meja tulis berikut kursinya. Pengurus di sana harus mengutang untuk membiayai sewa sekretariat.
Sekretariat DPW dan DPC di Sum-Ut menumpang gratis di gedung Dewan Dakwah Islamiyah di Jalan Brigjen Katamso. Untung juga mereka bebas menggunakan berbagai fasilitas di sana termasuk telepon dan komputer. "Tapi listrik dan air menjadi tanggungan kami," ungkap Ahmad Muin Ritonga, mantan Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sum-Ut periode 1967-1969.
Kantor DPP-nya yang terletak di sebuah jalan kecil di bilangan Kramat, Jakarta, juga jauh dari mentereng. Yang megah justru kantor DPW Ja-Teng, di Jalan Brigjen Katamso 30 Semarang. Ukuran-nya 20 meter x 40 meter. Letaknya di sebuah gedung yang lebih besar dibanding markas PDI Perujuangan yang berjarak satu gedung dari sana. Tapi gedung yang tadinya kantor praktik bersama dokter itu pinjaman juga. Pemiliknya dr. Amarullah, Ketua DPW PBB Ja-Teng.
* Garis Masyumi
Seperti disebut di awal tulisan ini, Partai Bulan Bintang diasuh oleh eksponen dan kader Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indone-sia), partai yang berdiri pada 7 November 1945. Ada sedikit catatan tentang Masyumi ini.
Awalnya, Masyumi berunsurkan hamlpir semua organisasi berideologi Islam. Termasuk NU, Muhammadiyah, Perikatan Ummat Islam, dan Per-satuan Ummat Islam Indonesia. Tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menjadi parpol mandiri. Sebelumnya, tahun 1947, Partai Syari-kat Islam Indonesia yang hengkang dari Masyumi. Sepeninggal NU, unsur terbesar dari Masyumi adalah Muhammadiyah.
Tahun 1960 pemerintah Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Alasannya kedua partai tersebut mendukung gerakan PKRI. Memang tokoh Masyumi Syafruddin Prawiranegara dan M. Natsir ikut dalam Dewan Perjuangan PRRI. Hukuman dari Soekarno itu diteruskan oleh Soeharto. Maka Masyumi, seperti halnya Partai Sosialis Indonesia, tak pernah lagi mendapat hak hidup. Kendati demikian cita-cita partai ini sesungguhnya tak pernah mati. Figur karismatik seperti Natsir, Roem, Syafruddin, dan Prawoto Mangku-sasmito telah menyiapkan lahan yang baik untuk persemaian kader mereka.
Maka, tak heran kalau massa Masyumi segera bangkit manakala fajar multipartai merekah di era pasca-Soeharto. Dua partai yang meng-usung nama "Masyumi" segera berkiprah yakni Masyumi (Abdullah Hehamahal) dan Masyumi Baru (Ridwan Saidi). Sebuah parpol lagi yang ke-Masyumi-annya tak perlu diragukan hadir dengan nama Partai Bulan Bintang.
Sebenarnya di PBB-lah kader M. Natsir paling banyak. Karena itu sebenarnya mereka lebih pas memakai nama "Masyumi". Tapi, itu tak mereka lakukan. Mengapa?. Menurut Hartono Mardjono, Wakil Ketua Umum PBB, dulu Natsir dan sejumlah tokoh Masyumi berpesan agar tak ada cacat sedikitpun yang menodai partai itu. Karena itu mereka bersepakat untuk tak menggunakan nama Masyumi lagi setelah parpol ini dibubarkan. "Sekarang ada dua partai dengan nama Masyumi. Mereka melanggar kesepakatan, tak mewarisi karakter dan jiwa Masyumi," ucap Hartono Mardjono.
Kendati tak memakai nama Masyumi PBB melihat dirinya sebagai penerus cita-cita M. Natsir dkk. Dalam pandangan Yusril, nilai-nilai Masyumi masih relevan untuk kini.
Sebagai penerus cita-cita, wajar kalau PBB tetap menjadikan basis dukungan tradisional Masyumi sebagai sumber rekrutmennya. Untuk itu mereka mendekati tokoh-tokoh Masyumi dan keluarganya. Kadang pendekatannya berhasil, kadang kandas juga. Contohnya, di NTB mereka mencoba merangkul dua putri Zainudin Abdul Madjid (almar-hum) pendiri Nahdlatul Wathan. Zainuddin adalah anggota konsti-tuante dari Masyumi hasil pemilu 1955. Sayang kedua putri ulama besar yang bertikai sepeninggal ayahandanya itu ternyata sudah jatuh hati pada Golkar.
PBB boleh menggantung cita-cita setinggi apa pun. Tapi yang pasti jalan teljal berliku masih membentang di hadapan mereka. Apalagi beberapa hal berpotensi mengganjal mereka, selain krisis dana yang disebut tadi, antara lain kredibilitas pengurusnya.
Masa lalu sang Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra sebagai pegawai Setneg yang bertugas sebagai pembuat pidato (ghost writer) Soeharto misalnya sedikit banyak mengurangi integritas pribadi ahli hukum tata negara itu. Pengurus DPW PBB Ja-Teng termasuk yang melihat hal itu sebagai potensi masalah. Karena itu mereka pun menyiapkan argumen. "Bang Yusril memang bekerja di Setneg sejak tahun 1995. Ia seorang profesional. Tapi perlu dicatat bahwa ia tak pernah bergabung dengan Golkar. Kedudukannya mungkin sama dengan posisi Natsir di zamanSoeharto," kata Binawan Sandhi Kusuma, seorang pengurus DPW PBB Ja-Teng.
Masalah lain adalah kedekatan tiga pengurus PBB dengan mantan Danjen Kopassus, Prabowo. Farid Prawiranegara, Ahmad Sumargono. dan Fadli Zon, dalam beberapa kesempatan telah menjadi juru bicara jenderal yang kini di luar negeri itu. Tercorengnya nama Pra-bowo dengan sendirinya berpengaruh pada kredibilitas mereka ber-tiga. Hal mana tentu berimbas pula pada PBB. Buktinya muncul kemudian singkatan pelesetan "partai binaan bowo".
Satu hal lagi yang bisa merusak penampakan PBB di mata mereka yang berpaham moderat adalah unsur garis keras di parpol itu. Yang membidani kelahiran PBB adalah KISDI dan DDII bersama 20 ormas Islam yang bergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam. KISDI yang dipimpin Ahmad Sumargono misalnya saat ini dipandang banyak kalangan sebagai organisasi Islam paling "galak". Tapi, Hartono Mardjono kembali menangkis. Ia mensinyalir bahwa pele-katan cap keras dan fundamentalis itu lebih merupakan upaya untuk mendiskreditkan PBB. Ya, semoga saja demikian adanya.
P. HASUDUNGAN SIRAIT/NOER FAISAL (BANDA ACEH), J. ANTO (MEDAN), ABDUL MANAN (SURABAYA), RUDIANTO PANGARIBUAN (BANDUNG), MULTA FIDRUS (JAKARTA), KORESPONDEN MATARAM DAN SEMARANG.
***
Partai Bulan Bintang
Ketua Umum: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Asas: Keislaman dan Keindonesiaan
Basis dukungan: Kalangan tua-muda, terutama keluarga Masyumi
Pendekatan rekrutmen: Silaturahmi hingga tingkat kelurahan.
Platform Ekonomi: Ekonomi kerakyatan, kunci utamanya adil dalam setiap kesempatan partisipasi ekonomi dan penikmatan hasil pembangunan. Konglomerat harus direm agar tak monopolis lagi.
Paltform politik: Membangun Indonesia baru yang demokratis dan bermartabat dengan memperbaiki sistem yang selama ini penuh rekayasa. Menumbuhkan sistem yang sehat dan benar.
Solusi untuk disintegrasi nasional: Waspadai sumber disiintegrasi itu sendiri, bukan sekadar mengatasi akibatnya.
Sikap soal Dwifungsi ABRI : Dwifungsi sudah semestinya diakhiri. Setidaknya secara bertahap.
Calon Pesiden RI mendatang: Selain Yusril Ihza Mahendra, ada sembilan nama lain yang sekarang masih dalam seleksi Aksi
Pemenangan Pemilu PBB. Calon tunggal diumumkan akhir April.
D&R, Edisi 990419-036/Hal. 28 Rubrik Profil Partai
Comments