Beras Jepang Tersandung Logo

Beras bantuan Jepang tak henti menimbulkan soal. Kali ini NU dicurigai menyalahgunakan bantuan itu.

HEBOH beras bantuan pemerintah Jepang masih berlanjut. Dulu, pemerintah dituduh menghambat penyaluran beras itu ke tangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang dipercaya pemerintah Jepang menyalurkan 10 ribu ton beras hibah (grant). Ini misalnya terjadi di Jawa Timur ketika Depot Logistik Jawa Timur menolak mengeluarkan beras itu dari gudang kalau NU ak membayar jasa transportasi. Belakangan, haniaman itu malah berbalik menerpa NU, yang dituduh menggunakan beras Jepang itu untuk kepentingan politik Partai Kebangkian Bangsa (PKB).

Soal ini berawal ketika Antara menulis bahwa di formulir pengambilan beras dan bahkan karung beras yang akan dibagikan itu tercantum logo PKB (13 Maret). Berita tersebut dikutip sinar Pagi edisi 14 Maret berjudul "Logo PKB Ditemukan di Kantung Beras Jepang".

Tentu saja berita itu membuat PBNU kaget. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, lembaga otonom di lingkungan NU yang dipercaya PBNU untuk mengumi distribusi beras itu, membatahnya. Menurut Maskur Maskub, Sekretaris Pelaksana Lakpesdam NU, logo yang tercantum pada karung beras adalah logo NU di samping bendera Jepang dan bendera Indonesia. Akan halnya logo yang tercantum dalam formulir adalah logo Lakpesdam NU.

Sekilas, logo PBNU, PKB, dan Lakpesdam memang terlihat mirip. Itu karena ketiganya memiliki warna dasar hijau dan ornamen sembilan bintang. Namun, bagi yang jeli, tentulah ia dapat melihat perhedaan yang sangat nyata. Logo NU mencantumkan tulisan Nahdlatul Ulama dalamhuruf Arab. Logo Lakpedam memiliki simpul tali pada gambar bola dunia. Adapun pada logo PKB, peta yang tercantum di bola dunia hanya meliputi peta Indonesia. Kalau cuma dilihat sekilas, logo itu juga mirip dengan logo Partai Kebangkitan Ummat, pimpinan Deliar Noer.

Pencatuman logo PBNU pada karung bera 15 kilogram, bersama Merah Putih dan Hinomaru, itu memang sudah menjadi kewajiban PBNU berdasarkan kesepakatan pendistribusian 10 ribu ton beras hibah -- dari 50 ribu ton, yang didatangkan bersamaan dengan 550 ribu ton beras pinjaman -- antara Rozy Munir dan Miyazawa, First Secreta, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, tangal 4 Desember tahun silam.

Dalam proposalnya kepada Miyazawa, Lakpesdam memberikan data 223,640 kepala keluarga atau 1.118.200 jiwa, yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur yang layak disantuni. Miyazawa, bekerja sama dengan JICA, sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Jepang, kemudian melakukan pengecekan data tersebut.

Pendek kata, Miyazawa meniai target bantuan itu layak, karena memang ditujukan untuk masyarakat-fakir miskin dan bebas dari diskriminasi sebagai warga NU. Dalam pelaksanaan selanjutnya, JICA juga melakukan kontrol agar bantuan itu tidak dijadikan sebagai alat kampanye partai politik tertentu.

Tahap pelaksanaan memang tidak semulus perencanaan. Sedianya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya membantu proses distribusi dari Pelabuhan Tanjungpriok ke subdolog subdolog provinsi. Tapi, karen 1 proses birokrasi di Kedutaan Jepang yang memakan waktu lama akhirnya Bappenas mengizinkan beras yang ada di subdolog untuk digunakan terlebih dahulu. "Jenisnya sama, beras Thailand dan Vietnam kelas tiga," kata Maskur.

Untuk mengeluarkan beras dari dolog di daerah, Lakpesdam harus memiliki surat perintah logistik dan Badan Urusan Logistik. Berbekal salinan surat itulah, Pengurus Wilayah NU bisa mengurus surat pelaksanaan logistik di dolog.

Timbul masalah, khususnya Jawa Timur. Dolog setempat mewajibkan PBNU mengeluarkan biaya untuk pengangkutan berat dari pelabuhan ke subdolog. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yaitu Rp 250 perkilogram. Padahal Jawa Timur kebagian 4,2 ton. Kenyataan itu membuat Ketua PBNU Jawa Timur, Hazyim Muzadi, berang. Ia lalu mengontak PBNU yang segera berkoordinasi dengan Bappenas. Persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan setelah Kepala Dolog Jawa Timur, Andi Chaerudin, mendapat penjelasan dari atasannya.

Selanjutnya, proses distrihusi dari gudang subdolog di kabupaten ke desa-desa dilakukan oleh pengurus ranting NU. Pemerintah Jepang menyediakan US$ 8 rihu, yang terdiri dari US$ 69.629 untuk biaya distribusi, sisanya untuk program peningkatan hasil pangan dan modal stimulan usaha kecil. Biaya distribusi juga ditambahi oleh The Asia Foundation, sebesar Rp 107 juta.

Ondy A. Saputra/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990322-032/Hal. 62 Rubrik Bisnis & Ekonomi