blog @abdulmanan

Di berbagai daerah, masyarakat marah karena aparat berwewenang tak menindak warung remang-remang yang terus beroperasi pada Bulan Puasa. ORANG menyebutnya warung remang-remang ciri khasnya memang penerangannya yang remang-remang. Lokasi yang selalu diidentikkan sebagai tempat mabuk-mabukan dan prostitusi. Warung seperti itu kerap jadi pemicu konflik dengan penduduk dan makin meruncing di kaia Bulan Suci Ramadan. Karena itu, di beberapa daerah yang aktivitas warung remang-remangnya tak menyumt pada saal Bulan Puasa, terjadi aksi kekerasan oleh penduduk. Tindakan main hakim sendiri mereka ambil karena aparat yang berwenang--yang rupanya banyak yang mendapat keuntungan dari bisnis tersebut--tak bertindak apa-apa. Kerusuhan yang terbesar karena warung remang-remang itu terjadi di Kecamatan Tamanan, yang letaknya di perbatasan Jember dan Situbondo, Jawa Timur, 3 Januari lalu. Pertikaian yang menyebabkan luka parahnya Kepala Kepolisian Seklor ( Kapolsek) Tamanan Sersan Mayor Heru Cahyono dan...

PARA pendiri negara, pada tahun 1945, telah menyepakati konsep dan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum. Dengan begitu, kedaulatan tertinggi diakui ada pada hukum. Namun, setelah puluhan tahun negara Indonesia berproses, dan selama itu pula orang mengamati praktik hukum, sudah semakin terwujudkah cita-cita negara hukum? Secara mendalam, Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, 65 tahun, Guru Besar Sosiologi pada Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, mengulas masalah tersebut. Soctandyo, yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pensiun sebagai dosen sejak 30 November lalu. Masih mengenakan kemeja cokelat muda dan celana cokelat tua (mirip seragam pramuka), ayah tiga orang anak itu diwawancarai Abdul Manan dari D&R, di ruang kerjanya. Berikut petikannya. Ada anggapan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan hukum dan demokrasi. Dan pengesampingan itu menimbulkan ekses, seperti kolusi di Mahkamah Agung (MA), atau is...