Krisis Identitas di Tubuh PMII?
Kongres PMII berlangsung ribut dan mulur dari jadwal. Ada usul mengubah nama. Apa perlunya?
SEJUKNYA udara musim hujan boleh jadi turut mendinginkan suasana Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke XII, di Surabaya, Jawa Timur. Maka, sejak dibuka oleh Menpora Hayono Isman Senin, 1 Desember, tak terdengar ada suara atau rekomendasi yang menggigit di arena itu. Entah mengapa, di saat suhu politik semakin menghangat menjelang Sidang Umum MPR kali ini, tak secuil pun isu politik menyeruak di lokasi acara, Asrama Haji Sukolilo.
Rupanya, tak digulirkannya isu politik macam masalah suksesi kepemimpinan nasional ini, menurut seorang panitia, sudah disepakati cabang-cabang se-Jawa dalam tiga pertemuan informal di Yogyakarta, Malang, dan Bandung. Memang, cabang Ternate dan Sulawesi Tenggara mencoba mengungkit masalah itu, tapi kandas di tengah jalan.
Sebaliknya, para peserta kongres malah ribut membicarakan "isi perut" mereka sendiri. Bahkan, sejak sehari sebelum kongres dibuka, utusan dari berbagai daerah telah menggelar protes, menentang uang kontribusi yang dipatok panitia sebesar Rp 30 ribu per orang. Sebagai gantinya, mereka hanya bersedia membayar Rp 30 ribu per utusan yang masing-masing kebanyakan terdiri dari lima peserta.
Belum lagi urusan kontribusi beres, panitia penyelenggara lagi-lagi dikecam dan dituduh tak becus. Selain karena menu makanan dan penginapan yang dianggap tak layak, pemicunya adalah batalnya berbagai acara. Dari empat menteri Kabinet Pembangunan VI yang dijadwalkan berbicara, cuma Menpora Hayono dan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Siswono Yudhohusodo yang hadir. Sementara itu, tak satu pun peserta Dialog Nasional menampakkan diri. Padahal, sejak awal panitia sudah memasang belasan nama kondang, mulai pakar Dr. Nucholish Madjid hingga penyair Gunawan Mohamad, akan nimbrung dalam diskusi itu.
Penjelasan Imam Nachrowi, Ketua Cabang PMII Jawa Timur yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kongres, bahwa tokoh-tokoh tersebut batal hadir karena kesibukan masing-masing, tak lagi digubris. Apalagi, muncul dugaan yang menghubung-hubungkan hal itu dengan gagalnya pendekatan para tokoh PMII kepada elite penguasa atau lemahnya posisi tawar PMII selama ini.
Maka, ratusan peserta mengamuk. Tak cuma sekadar menggelar mimbar bebas, kali ini kursi-kursi pun beterbangan ke arah panitia. Arena kongres ricuh. Upaya A. Muhaimin Iskandar menenangkan anggotanya gagal. Ketua PB PMII itu bahkan harus lari terbirit-birit karena ulah sebagian peserta mulai mengancam keselamatannya. Suasana amburadul membuat kongres mulur dari waktu lima hari yang dijadwalkan.
* Perubahan Nama
Selain urusan rutin perebutan kursi ketua umum --yang sampai tulisan ini dibikin belum juga jelas--, kongres juga dihangatkan usulan mengubah nama organisasi menjadi Pergerakan Mahasiswa Independen Indonesia. Ide itu digulirkan oleh beberapa cabang, antara lain, Jawa Timur. Muhaimin mendukung usulan itu, kendati menyerahkan keputusannya kepada seluruh peserta kongres.
Cukup kontroversial, tampaknya. Penggantian nama itu memang tak berniat mengubah substansi Islam dalam organisasi. Namun, menurut intelektual Nahdatul Ulama (NU) Dr. Said Agil Siradj, perubahan itu dirasa perlu untuk menghindari kesan diskriminatif. "Simbolnya La ilaha illallah, tapi kok keluar masuk diskotek dan berat menerima konsep hak asasi manusia. Ini apanya yang Islam?" kata Said yang mendukung gagasan itu. Selama para anggotanya masih setia melakukan ziarah kubur, tahlil dan haul, ujar Said, warna NU masih akan kental di tubuh PMII (Independen).
Logika itulah yang dipertanyakan oleh K.H. Hasyim Muzadi. "Apa jaminannya kalau merek Islam dihilangkan akan menumbuhkan substansi Islam?" tanya Hasyim lewat siaran pers yang diedarkannya. Yang penting bagi Ketua PWNU Jawa Timur itu ialah perilaku PMII sendiri yang mestinya mencerminkan nilai-nilai Islam dalam ke-Indonesiaannya. Karena itulah, Hasyim yang turut merumuskan semangat independensi PMII di Malang pada tahun 1972 --bersama antara lain almarhum Mahbub Junaidi-- itu menganggap perubahan nama PMII tidak perlu dilakukan.
Tapi, entah kenapa, kontroversi penggantian nama itu belakangan menguap entah ke mana, tak sampai dibahas mendalam di arena kongres. Yang seru dibahas malah rencana pemberian "Kambing Hitam Awards" kepada Abdul Muis, Ketua Cabang PMII Tasikmalaya yang dua pekan lalu divonis dua tahun penjara karena dianggap sebagai penggerak kerusuhan di Tasikmalaya beberapa waktu lalu (baca D&R 6 Desember 1997). Menurut seorang pengurus PB PMII, penghargaan itu dimaksudkan sebagai solidaritas PMII terhadap Muis. "Keputusan hakim belum final. Pokoknya kami akan terus memperjuangkan keadilan. Jangankan dihukum dua tahun, Muis tak layak dihukum walau cuma satu hari," ujarnya.
Kalau benar begitu, agaknya langkah itu tepat dilakukan. Tak hanya lebih riil melindungi kepentingan anggotanya. Secara gamblang langkah itu merupakan bagian dari upaya memperjuangkan tegaknya keadilan. Tentu saja, itu jauh lebih tepat daripada berkutat dengan urusan mengubah nama.
Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 971213-017/Hal. 36 Rubrik Peristiwa & Analisa
SEJUKNYA udara musim hujan boleh jadi turut mendinginkan suasana Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke XII, di Surabaya, Jawa Timur. Maka, sejak dibuka oleh Menpora Hayono Isman Senin, 1 Desember, tak terdengar ada suara atau rekomendasi yang menggigit di arena itu. Entah mengapa, di saat suhu politik semakin menghangat menjelang Sidang Umum MPR kali ini, tak secuil pun isu politik menyeruak di lokasi acara, Asrama Haji Sukolilo.
Rupanya, tak digulirkannya isu politik macam masalah suksesi kepemimpinan nasional ini, menurut seorang panitia, sudah disepakati cabang-cabang se-Jawa dalam tiga pertemuan informal di Yogyakarta, Malang, dan Bandung. Memang, cabang Ternate dan Sulawesi Tenggara mencoba mengungkit masalah itu, tapi kandas di tengah jalan.
Sebaliknya, para peserta kongres malah ribut membicarakan "isi perut" mereka sendiri. Bahkan, sejak sehari sebelum kongres dibuka, utusan dari berbagai daerah telah menggelar protes, menentang uang kontribusi yang dipatok panitia sebesar Rp 30 ribu per orang. Sebagai gantinya, mereka hanya bersedia membayar Rp 30 ribu per utusan yang masing-masing kebanyakan terdiri dari lima peserta.
Belum lagi urusan kontribusi beres, panitia penyelenggara lagi-lagi dikecam dan dituduh tak becus. Selain karena menu makanan dan penginapan yang dianggap tak layak, pemicunya adalah batalnya berbagai acara. Dari empat menteri Kabinet Pembangunan VI yang dijadwalkan berbicara, cuma Menpora Hayono dan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Siswono Yudhohusodo yang hadir. Sementara itu, tak satu pun peserta Dialog Nasional menampakkan diri. Padahal, sejak awal panitia sudah memasang belasan nama kondang, mulai pakar Dr. Nucholish Madjid hingga penyair Gunawan Mohamad, akan nimbrung dalam diskusi itu.
Penjelasan Imam Nachrowi, Ketua Cabang PMII Jawa Timur yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kongres, bahwa tokoh-tokoh tersebut batal hadir karena kesibukan masing-masing, tak lagi digubris. Apalagi, muncul dugaan yang menghubung-hubungkan hal itu dengan gagalnya pendekatan para tokoh PMII kepada elite penguasa atau lemahnya posisi tawar PMII selama ini.
Maka, ratusan peserta mengamuk. Tak cuma sekadar menggelar mimbar bebas, kali ini kursi-kursi pun beterbangan ke arah panitia. Arena kongres ricuh. Upaya A. Muhaimin Iskandar menenangkan anggotanya gagal. Ketua PB PMII itu bahkan harus lari terbirit-birit karena ulah sebagian peserta mulai mengancam keselamatannya. Suasana amburadul membuat kongres mulur dari waktu lima hari yang dijadwalkan.
* Perubahan Nama
Selain urusan rutin perebutan kursi ketua umum --yang sampai tulisan ini dibikin belum juga jelas--, kongres juga dihangatkan usulan mengubah nama organisasi menjadi Pergerakan Mahasiswa Independen Indonesia. Ide itu digulirkan oleh beberapa cabang, antara lain, Jawa Timur. Muhaimin mendukung usulan itu, kendati menyerahkan keputusannya kepada seluruh peserta kongres.
Cukup kontroversial, tampaknya. Penggantian nama itu memang tak berniat mengubah substansi Islam dalam organisasi. Namun, menurut intelektual Nahdatul Ulama (NU) Dr. Said Agil Siradj, perubahan itu dirasa perlu untuk menghindari kesan diskriminatif. "Simbolnya La ilaha illallah, tapi kok keluar masuk diskotek dan berat menerima konsep hak asasi manusia. Ini apanya yang Islam?" kata Said yang mendukung gagasan itu. Selama para anggotanya masih setia melakukan ziarah kubur, tahlil dan haul, ujar Said, warna NU masih akan kental di tubuh PMII (Independen).
Logika itulah yang dipertanyakan oleh K.H. Hasyim Muzadi. "Apa jaminannya kalau merek Islam dihilangkan akan menumbuhkan substansi Islam?" tanya Hasyim lewat siaran pers yang diedarkannya. Yang penting bagi Ketua PWNU Jawa Timur itu ialah perilaku PMII sendiri yang mestinya mencerminkan nilai-nilai Islam dalam ke-Indonesiaannya. Karena itulah, Hasyim yang turut merumuskan semangat independensi PMII di Malang pada tahun 1972 --bersama antara lain almarhum Mahbub Junaidi-- itu menganggap perubahan nama PMII tidak perlu dilakukan.
Tapi, entah kenapa, kontroversi penggantian nama itu belakangan menguap entah ke mana, tak sampai dibahas mendalam di arena kongres. Yang seru dibahas malah rencana pemberian "Kambing Hitam Awards" kepada Abdul Muis, Ketua Cabang PMII Tasikmalaya yang dua pekan lalu divonis dua tahun penjara karena dianggap sebagai penggerak kerusuhan di Tasikmalaya beberapa waktu lalu (baca D&R 6 Desember 1997). Menurut seorang pengurus PB PMII, penghargaan itu dimaksudkan sebagai solidaritas PMII terhadap Muis. "Keputusan hakim belum final. Pokoknya kami akan terus memperjuangkan keadilan. Jangankan dihukum dua tahun, Muis tak layak dihukum walau cuma satu hari," ujarnya.
Kalau benar begitu, agaknya langkah itu tepat dilakukan. Tak hanya lebih riil melindungi kepentingan anggotanya. Secara gamblang langkah itu merupakan bagian dari upaya memperjuangkan tegaknya keadilan. Tentu saja, itu jauh lebih tepat daripada berkutat dengan urusan mengubah nama.
Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 971213-017/Hal. 36 Rubrik Peristiwa & Analisa
Comments