Masih Ada Delapan Lainnya
Tuntutan karyawan PT PAL hanya dikabulkan sebagian. Namun, untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan tambahan gaji Rp 254 juta tiap bulannya. Padahal, kabarnya, PT PAL masih rugi.
KEMELUT kepegawaian di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) maupun PT Perindustrian Angkatan Laut (PAL) berawal dan berakhir serupa. Dimulai dari tuntutan kenaikan gaji yang sudah tujuh tahun tak pernah naik, kemelut di PT PAL tersebut baru berakhir Kamis, 6 November, pekan lampau, setelah direktur utamanya, B.J. Habibie, mengabulkan sebagian tuntutan mereka.
Aksi seperti itu jugalah yang terjadi di IPTN sejak 8 Oktober lalu. Rupanya, gaji para lulusan STM dan sarjana di lingkungan badan usaha milik negara industri strategis (BUMN-IS) yang mendapat banyak keistimewaan dari pemerintah itu tak sebesar yang diduga orang. Maka, selama tiga hari, mereka pun mogok kerja dan setelah berdialog dua kali dengan direktur utamanya, B.J. Habibie, 9 dari 14 tuntutan mereka pun dikabulkan. Misalnya, mereka kini bebas menggunakan tunjangan kesehatan, karyawan yang bergaji Rp 700 ribu akan mendapat tunjangan penyesuaian Rp 150 ribu per bulan, akan ada 800 rumah dinas, serta tenaga asing diciutkan dan gajinya akan dibagikan ke karyawan.
Tuntutan seperti itu jugalah yang diminta 4.200 karyawan tetap PT PAL, yang tentu saja iri dengan apa yang didapat rekan-rekannya di IPTN. Pada 30 Oktober lalu, ratusan karyawan dari empat divisi yang ada di industri militer itu mengajukan 16 tuntutan serupa ke pihak manajemen. Esoknya, karena penjagaan ketat dari aparat militer maklum saja, industri tersebut berada di daerah basis militer di Surabaya-, mereka hanya bisa memprotes dengan melakukan aksi mogok kerja dun menuntut berdialog dengan B.J. Habibie.
Tuntutan itulah yang dipenuhi oleh Menristek yang juga kepala BUMN-IS itu. Selama sejam lebih, ia berbicara dengan 200 karyawan dalam suatu pertemuan yang seperti monolog. "Memang, tidak ada dialog, habis ini kan pertemuan antara karyawan dan Habibie dan jajaran direksi," kata Manajer Hubungan Masyarakat PT PAL, Drs. Asik.
Bagaimanapun, para karyawan yang sebagian besar lulusan STM itu bisa menerima keputusan yang diambil. Berulang-ulang mereka bertepuk tangan dalam pertemuan tertump yang tak bisa dihadiri wartawan itu. Seusai pertemuan, B.J. Habibie yang baru kembali dari kunjungan ke luar negeri itu hanya sempat meninjau satu lokasi pabarik sebelum kembali ke Jakarta.
Perlu Tambahan Dana
Padahal, tuntutan yang dikabulkan jauh dari permintaan mereka. Tuntutan untuk kenaikan gaji 200-300 persen, misalnya, hanya dinaikkan Rp 66 ribu untuk golongan 8-16. Ada 3.282 orang yang akan menerima kenaikan ini. Karyawan golongan empat sampai tujuh, sebanyak 917 orang, dinaikkan gaji pokoknya Rp 40 ribu. Sisanya, sebanyak 37 orang, hanya naik gaji pokoknya Rp 15 ribu. Soal kenaikan biaya perawatan, kalau di IPTN dibebaskan, di sini dinaikkan Rp 50 ribu untuk tiap golongan. Biaya perumahan dan pendidikan juga disediakan. Besarnya satu kali gaji pokok dan diberikan sebulan sekali tiap bulan Juni.
Walau kenaikan tersebut tak sesuai dengan tuntutan, tampaknya sebagian karyawan PT PAL bisa menerimanya. "Lumayanlah untuk menambah biaya rumah tangga. Jika tak ada unjuk rasa begini, tak ada keinginan untuk menaikkan. Ini kan juga karena adanya tuntutan dari karyawan IPTN," kata seorang pegawai yang sudah 15 tahun bekerja di sana.
Ketua BUMN-S B.J. Habibie tampaknya tak begitu saja menerima tuntutan para karyawannya. Dengan mengabulkan sebagian tuntutan karyawan IPTN, pemerintah barns mengeluarkan tambahan Rp 3 miliar setiap bulan. Adapun untuk PT PAL ini harus ada tambahan kucuran Rp 254 juta setiap bulan.
Jumlah sekian bagi PT PAL tampaknya cukup memberatkan. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1979 itu dikabarkan, padanya hingga tahun 1996 bahkan sudah mencapai Rp 1,4 triliun. Namun, soal neraca-laba rugi itu dibantah oleh pihak PT PAL. Menurut Habibie, tahun lalu, PT PAL mampu meraup penjualan sampai Rp 300-350 miliar. Menurut Drs. Asik, PT PAL memang sedang kebanjiran pesanan. Yang terbesar adalah pesanan dua buah kapal Dry Cargo Vessel dari Inggris dan empat buah kapal Lize yang berbobot mati 42-45 ribu ton. Selain itu masih ada pesanan kapal dari Pertamina di tiga buah kapal Caraka Jaya. Tentu, bila mereka tak bisa memenuhi pesanan sesuai dengan waktu, akan ada klaim yang harus di bayar, yang sayangnya tak ingin disebutkan jumlahnya oleh humus PT PAL itu.
Tampaknya, problem kepegawaian yang harus dihadapi B.J. Habibie tak segera selesai begitu persoalan di IPTN dan PT PAL usai. Masih ada delapan perusahaan di lingkungan BUMN-IS yang tentu saja menginginkan mendapat fasilitas serupa. Ada lebih dari 20 ribu karyawan di delapan Industri strategis itu dan tentu saja mereka merasa lebih berhak meminta kenaikan gaji karena tempat kerjanya, di PT Krakatau Steel, PT Inti, maupun PT Inka, sudah beben tahun ini memberikan keuntungan kepada pemerintah. Karyawan IPTN dan PT PAL saja, yang hingga kini masih menderita kerugian, berani menuntut naik gaji.
Apalagi, kalau soal kemelut tersebut kaitkan dengan pencalonan dirinya sebaga wapres. Kalau sudah begini, tentu kemelut ini tak akan berakhir sampai Maret mendatang.
Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 971115-013/Hal. 39 Rubrik Peristiwa & Analisa
KEMELUT kepegawaian di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) maupun PT Perindustrian Angkatan Laut (PAL) berawal dan berakhir serupa. Dimulai dari tuntutan kenaikan gaji yang sudah tujuh tahun tak pernah naik, kemelut di PT PAL tersebut baru berakhir Kamis, 6 November, pekan lampau, setelah direktur utamanya, B.J. Habibie, mengabulkan sebagian tuntutan mereka.
Aksi seperti itu jugalah yang terjadi di IPTN sejak 8 Oktober lalu. Rupanya, gaji para lulusan STM dan sarjana di lingkungan badan usaha milik negara industri strategis (BUMN-IS) yang mendapat banyak keistimewaan dari pemerintah itu tak sebesar yang diduga orang. Maka, selama tiga hari, mereka pun mogok kerja dan setelah berdialog dua kali dengan direktur utamanya, B.J. Habibie, 9 dari 14 tuntutan mereka pun dikabulkan. Misalnya, mereka kini bebas menggunakan tunjangan kesehatan, karyawan yang bergaji Rp 700 ribu akan mendapat tunjangan penyesuaian Rp 150 ribu per bulan, akan ada 800 rumah dinas, serta tenaga asing diciutkan dan gajinya akan dibagikan ke karyawan.
Tuntutan seperti itu jugalah yang diminta 4.200 karyawan tetap PT PAL, yang tentu saja iri dengan apa yang didapat rekan-rekannya di IPTN. Pada 30 Oktober lalu, ratusan karyawan dari empat divisi yang ada di industri militer itu mengajukan 16 tuntutan serupa ke pihak manajemen. Esoknya, karena penjagaan ketat dari aparat militer maklum saja, industri tersebut berada di daerah basis militer di Surabaya-, mereka hanya bisa memprotes dengan melakukan aksi mogok kerja dun menuntut berdialog dengan B.J. Habibie.
Tuntutan itulah yang dipenuhi oleh Menristek yang juga kepala BUMN-IS itu. Selama sejam lebih, ia berbicara dengan 200 karyawan dalam suatu pertemuan yang seperti monolog. "Memang, tidak ada dialog, habis ini kan pertemuan antara karyawan dan Habibie dan jajaran direksi," kata Manajer Hubungan Masyarakat PT PAL, Drs. Asik.
Bagaimanapun, para karyawan yang sebagian besar lulusan STM itu bisa menerima keputusan yang diambil. Berulang-ulang mereka bertepuk tangan dalam pertemuan tertump yang tak bisa dihadiri wartawan itu. Seusai pertemuan, B.J. Habibie yang baru kembali dari kunjungan ke luar negeri itu hanya sempat meninjau satu lokasi pabarik sebelum kembali ke Jakarta.
Perlu Tambahan Dana
Padahal, tuntutan yang dikabulkan jauh dari permintaan mereka. Tuntutan untuk kenaikan gaji 200-300 persen, misalnya, hanya dinaikkan Rp 66 ribu untuk golongan 8-16. Ada 3.282 orang yang akan menerima kenaikan ini. Karyawan golongan empat sampai tujuh, sebanyak 917 orang, dinaikkan gaji pokoknya Rp 40 ribu. Sisanya, sebanyak 37 orang, hanya naik gaji pokoknya Rp 15 ribu. Soal kenaikan biaya perawatan, kalau di IPTN dibebaskan, di sini dinaikkan Rp 50 ribu untuk tiap golongan. Biaya perumahan dan pendidikan juga disediakan. Besarnya satu kali gaji pokok dan diberikan sebulan sekali tiap bulan Juni.
Walau kenaikan tersebut tak sesuai dengan tuntutan, tampaknya sebagian karyawan PT PAL bisa menerimanya. "Lumayanlah untuk menambah biaya rumah tangga. Jika tak ada unjuk rasa begini, tak ada keinginan untuk menaikkan. Ini kan juga karena adanya tuntutan dari karyawan IPTN," kata seorang pegawai yang sudah 15 tahun bekerja di sana.
Ketua BUMN-S B.J. Habibie tampaknya tak begitu saja menerima tuntutan para karyawannya. Dengan mengabulkan sebagian tuntutan karyawan IPTN, pemerintah barns mengeluarkan tambahan Rp 3 miliar setiap bulan. Adapun untuk PT PAL ini harus ada tambahan kucuran Rp 254 juta setiap bulan.
Jumlah sekian bagi PT PAL tampaknya cukup memberatkan. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1979 itu dikabarkan, padanya hingga tahun 1996 bahkan sudah mencapai Rp 1,4 triliun. Namun, soal neraca-laba rugi itu dibantah oleh pihak PT PAL. Menurut Habibie, tahun lalu, PT PAL mampu meraup penjualan sampai Rp 300-350 miliar. Menurut Drs. Asik, PT PAL memang sedang kebanjiran pesanan. Yang terbesar adalah pesanan dua buah kapal Dry Cargo Vessel dari Inggris dan empat buah kapal Lize yang berbobot mati 42-45 ribu ton. Selain itu masih ada pesanan kapal dari Pertamina di tiga buah kapal Caraka Jaya. Tentu, bila mereka tak bisa memenuhi pesanan sesuai dengan waktu, akan ada klaim yang harus di bayar, yang sayangnya tak ingin disebutkan jumlahnya oleh humus PT PAL itu.
Tampaknya, problem kepegawaian yang harus dihadapi B.J. Habibie tak segera selesai begitu persoalan di IPTN dan PT PAL usai. Masih ada delapan perusahaan di lingkungan BUMN-IS yang tentu saja menginginkan mendapat fasilitas serupa. Ada lebih dari 20 ribu karyawan di delapan Industri strategis itu dan tentu saja mereka merasa lebih berhak meminta kenaikan gaji karena tempat kerjanya, di PT Krakatau Steel, PT Inti, maupun PT Inka, sudah beben tahun ini memberikan keuntungan kepada pemerintah. Karyawan IPTN dan PT PAL saja, yang hingga kini masih menderita kerugian, berani menuntut naik gaji.
Apalagi, kalau soal kemelut tersebut kaitkan dengan pencalonan dirinya sebaga wapres. Kalau sudah begini, tentu kemelut ini tak akan berakhir sampai Maret mendatang.
Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 971115-013/Hal. 39 Rubrik Peristiwa & Analisa
Comments