blog @abdulmanan

PTUN menyalahkan Bupati Jombang yang mengosongkan rumah warganya secara paksa. Sayangnya, UU Peratun membatasi ganti rugi maksimal cuma Rp 5 juta. INI, barangkali, peringatan buat bupati agar tak semena-mena terhadap warga. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Rabu pekan lalu, 16 April, mempersalahkan keputusan Bupati Jombang, Jawa Timur, Soewotohadi, yang melakukan pengosongan rumah seorang warganya, Ny. Tjioe Mei Tjien. Menurut majelis hakim yang dipimpin Iskandar, keputusan bupati itu terhitung perbuatan sewenang-wenang. "Bupati tak berwewenang mengosongkan rumah itu. Sebab, penghuninya masih terikat hubungan sewa-menyewa," ujar Hakim Iskandar. Berdasarkan itu, majelis hakim juga menghukum bupati untuk membayar ganti rugi Rp 5 juta--ganti rugi maksimal yang ditetapkan UU Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) No. 5 Tahun 1986--kepada Tjien. Dan, bila Tjien merasa ganti rugi itu terlalu kecil, majelis menyarankan agar Tjien menuntut lagi kerugiannya ke pengadila...

Seperti penyakit kronis, Golput meradang setiap menjelang pemilu. Juga pada Pemilu 1997, mahasiswa-mahasiswa berkampanye Golput. KAIN hitam berserak simpang-menyimpang ke sana-kemari memperkuat kesan keprihatinan spanduk hitam yang bertuliskan Repertoar Pemakaman Demokrasi: Satu Tahun Makassar Berdarah, 24 April 1996. Di sisi sebelah kiri tangga masjid, tempat yang dipakai untuk aksi tersebut, terdapat selembar kecil Bendera Merah-Putih. "Ini adalah temu kader Golput pertama di Yogya," kata seorang aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Mahasiswa untuk Tragedi Makassar (Maut), mengomentari pertemuan mereka yang judul resminya adalah memperingati setahun Peristiwa Berdarah Ujungpandang. Yang muncul berikutnya adalah adegan teatrikal mengenang Peristiwa Ujungpandang, yang dimainkan tiga mahasiswa bertelanjang dada dan bercelana Pak Tani warna hitam. Baru kemudian muncul maksud sebenarnya, yaitu penyikapan atas Golput. "Golput! Golput!" teriak salah seorang...