Pol Golput KNPI
Hasil jajak pendapat DPD KNPI Malang menyimpulkan, 92,4 persen pemuda Malang memilih untuk golput. Validkah?
SIAPA bilang dari sebuah organisasi yang dianggap perpanjangan tangan pemerintah tak bisa ditelurkan sebuah hasil penelitian yang "jujur"? Paling tidak, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malang, Jawa Timur, ingin menepis pandangan miring itu. Tanggal 25 Februari lalu, organisasi pemuda di bawah Golkar tersebut mengeluarkan hasil penelitian terbarunya tentang sikap politik pemuda Malang.
"Hasil penelitiannya ternyata tak terduga," kata Didik Rusdianto, Ketua DPD KNPI Malang. Ternyata, 92,4 persen memilih tidak menusuk alias memilih "golongan putih" (golput). Hanya 6,5 persen yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 1,1 persen tidak memberikan jawaban. Tentang penilaian responden terhadap organisasi peserta pemilihan umum (OPP), 91,5 persen menyatakan OPP belum aspiratif; 6,5 persen berpendapat OPP sudah aspiratif, dan dua persen tidak menjawab.
Jajak pendapat itu menarik justru karena dilakukan oleh KNPI. Apalagi, ide penelitian datang dari sang Ketua DPD KNPI Malang, yang juga putra sulung Wali Kota Malang. Dengan penelitian itu, tim peneliti yang beranggotakan hampir seluruh aktivis KNPI Malang tersebut ingin melihat apakah responden menggunakan hak pilihnya, apakah OPP aspiratif, apakah OPP menepati janji kampanye, dan apakah OPP memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Hasil penelitian nantinya akan dipakai untuk masukan ketiga OPP.
Sasaran responden adalah kelompok pemuda kritis, yaitu organisasi-organisasi kepemudaan dan mahasiswa. "Karena, kelompok pemuda kritis itulah yang dapat mempengaruhi orang lain, minimal yang ada di kelompoknya," ujar Fauzan Alfaz, Ketua Peneliti. Jadi, penelitian dengan contoh acak itu memang sengaja tidak membidik sembarangan pemuda untuk dijadikan sampel. Dari 1.000 kuesioner yang disebar, 945 kembali.
Penelitian itu juga menunjukkan, 93,4 persen responden menganggap janji-janji kampanye ketiga OPP bohong belaka. Hanya 5,4 persen yang masih percaya ketepatan janji kampanye OPP; dan sisanya, 1,2 persen, tidak menjawab. Pertanyaan terakhir, apakah OPP dianggap memperjuangkan kepentingan pemilih? Ternyata 90,3 persen menyatakan tidak dan hanya 7,6 persen berpendapat ya; sisanya, dua persen, bilang tidak tahu.
O, ya, ada satu lagi kesimpulan. Ternyata, sikap anak terhadap OPP tidak berbanding lurus dengan sikap orang tuanya. Hal itu terbukti dari orang tua responden yang 42 persen (397 responden) adalah pegawai negeri sipil dan 10,3 persen ( 98 responden) adalah ABRI, sedangkan sisanya beragam dari kalangan swasta. Logikanya, kalau anak menurut orang tua, paling tidak separo dari responden tidak golput. Sudah menjadi rahasia umum: para pegawai negeri dan ABRI diimbau untuk menyukseskan pemilihan umum dengan memenangkan Golkar.
Alhasil, kalau hasil jajak pendapat itu disimpulkan dalam satu kalimat, bunyinya begini: sebagian besar kelompok pemuda kritis di Malang ternyata memilih golput, tidak percaya kalau OPP aspiratif, menganggap janji-janji kampanye itu bohong, dan menganggap OPP tidak memperjuangkan kepentingan pemilih. Wow!
Penelitian itu jelas membuat telinga beberapa pihak menjadi merah. Orang yang paling dahulu menegur adalah Soesamto, Wali Kota Malang yang juga orang tua Didik. "Koen iku ngawur (kamu itu ngawur), Dik," tegur sang ayah. Maklum, sebagai aparat pemerintah daerah yang notabene pembina Golkar di Kota Apel itu, ia tentu harus bertanggung jawab atas kemenangan Golkar, bukan golput. Komandan Kodim Malang pun pernah menanyakan tentang penelitian itu.
Yang ditegur, Didik, menganggap penelitian KNPI itu biasa-biasa saja, sama sekali tidak kontroversial. "Kami sendiri tidak menduga hasilnya demikian. Tapi, kalau kenyataannya begitu, kami kan harus jujur," ujar Didik. DPD KNPI Malang, ujarnya, ingin memberikan masukan ke OPP karena responden dianggapnya generasi kritis yang kelak menjadi pemimpin bangsa. "Kalau demikian, mau jadi apa bangsa kita?" katanya lagi.
Penelitian itu tak hanya dipertanyakan aparat militer, namun juga kalangan akademisi. Mereka menghajar dari sisi validitasnya. Muhajir Effendy, Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang memaparkan dengan fasih kemungkinan kelemahan metodologi yang dipakai dalam penelitian itu. "Saya tantang anak-anak KNPI untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara akademis," kata Muhajir, "saya kira mereka hanya mencari sensasi. Saya kira malaikat pun tidak percaya dengan hasil penelitian itu."
Namun, ada pula rekannya sesama akademisi yang memberi acungan jempol atas penelitian KNPI itu. Adalah A. Mukti Fajar, Rektor Universitas Widya Gama, Malang, yang memberikan pujiannya. "Pada saat seperti ini, mereka berani melakukan penelitian seperti itu. Terlepas dari valid tidaknya, niat mereka itu patut diacungi jempol," ujarnya. Tampaknya, ia bukan termasuk kalangan malaikat.
Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 970315-030/Hal. 20 Rubrik Peristiwa & Analisa
SIAPA bilang dari sebuah organisasi yang dianggap perpanjangan tangan pemerintah tak bisa ditelurkan sebuah hasil penelitian yang "jujur"? Paling tidak, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malang, Jawa Timur, ingin menepis pandangan miring itu. Tanggal 25 Februari lalu, organisasi pemuda di bawah Golkar tersebut mengeluarkan hasil penelitian terbarunya tentang sikap politik pemuda Malang.
"Hasil penelitiannya ternyata tak terduga," kata Didik Rusdianto, Ketua DPD KNPI Malang. Ternyata, 92,4 persen memilih tidak menusuk alias memilih "golongan putih" (golput). Hanya 6,5 persen yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 1,1 persen tidak memberikan jawaban. Tentang penilaian responden terhadap organisasi peserta pemilihan umum (OPP), 91,5 persen menyatakan OPP belum aspiratif; 6,5 persen berpendapat OPP sudah aspiratif, dan dua persen tidak menjawab.
Jajak pendapat itu menarik justru karena dilakukan oleh KNPI. Apalagi, ide penelitian datang dari sang Ketua DPD KNPI Malang, yang juga putra sulung Wali Kota Malang. Dengan penelitian itu, tim peneliti yang beranggotakan hampir seluruh aktivis KNPI Malang tersebut ingin melihat apakah responden menggunakan hak pilihnya, apakah OPP aspiratif, apakah OPP menepati janji kampanye, dan apakah OPP memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Hasil penelitian nantinya akan dipakai untuk masukan ketiga OPP.
Sasaran responden adalah kelompok pemuda kritis, yaitu organisasi-organisasi kepemudaan dan mahasiswa. "Karena, kelompok pemuda kritis itulah yang dapat mempengaruhi orang lain, minimal yang ada di kelompoknya," ujar Fauzan Alfaz, Ketua Peneliti. Jadi, penelitian dengan contoh acak itu memang sengaja tidak membidik sembarangan pemuda untuk dijadikan sampel. Dari 1.000 kuesioner yang disebar, 945 kembali.
Penelitian itu juga menunjukkan, 93,4 persen responden menganggap janji-janji kampanye ketiga OPP bohong belaka. Hanya 5,4 persen yang masih percaya ketepatan janji kampanye OPP; dan sisanya, 1,2 persen, tidak menjawab. Pertanyaan terakhir, apakah OPP dianggap memperjuangkan kepentingan pemilih? Ternyata 90,3 persen menyatakan tidak dan hanya 7,6 persen berpendapat ya; sisanya, dua persen, bilang tidak tahu.
O, ya, ada satu lagi kesimpulan. Ternyata, sikap anak terhadap OPP tidak berbanding lurus dengan sikap orang tuanya. Hal itu terbukti dari orang tua responden yang 42 persen (397 responden) adalah pegawai negeri sipil dan 10,3 persen ( 98 responden) adalah ABRI, sedangkan sisanya beragam dari kalangan swasta. Logikanya, kalau anak menurut orang tua, paling tidak separo dari responden tidak golput. Sudah menjadi rahasia umum: para pegawai negeri dan ABRI diimbau untuk menyukseskan pemilihan umum dengan memenangkan Golkar.
Alhasil, kalau hasil jajak pendapat itu disimpulkan dalam satu kalimat, bunyinya begini: sebagian besar kelompok pemuda kritis di Malang ternyata memilih golput, tidak percaya kalau OPP aspiratif, menganggap janji-janji kampanye itu bohong, dan menganggap OPP tidak memperjuangkan kepentingan pemilih. Wow!
Penelitian itu jelas membuat telinga beberapa pihak menjadi merah. Orang yang paling dahulu menegur adalah Soesamto, Wali Kota Malang yang juga orang tua Didik. "Koen iku ngawur (kamu itu ngawur), Dik," tegur sang ayah. Maklum, sebagai aparat pemerintah daerah yang notabene pembina Golkar di Kota Apel itu, ia tentu harus bertanggung jawab atas kemenangan Golkar, bukan golput. Komandan Kodim Malang pun pernah menanyakan tentang penelitian itu.
Yang ditegur, Didik, menganggap penelitian KNPI itu biasa-biasa saja, sama sekali tidak kontroversial. "Kami sendiri tidak menduga hasilnya demikian. Tapi, kalau kenyataannya begitu, kami kan harus jujur," ujar Didik. DPD KNPI Malang, ujarnya, ingin memberikan masukan ke OPP karena responden dianggapnya generasi kritis yang kelak menjadi pemimpin bangsa. "Kalau demikian, mau jadi apa bangsa kita?" katanya lagi.
Penelitian itu tak hanya dipertanyakan aparat militer, namun juga kalangan akademisi. Mereka menghajar dari sisi validitasnya. Muhajir Effendy, Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang memaparkan dengan fasih kemungkinan kelemahan metodologi yang dipakai dalam penelitian itu. "Saya tantang anak-anak KNPI untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara akademis," kata Muhajir, "saya kira mereka hanya mencari sensasi. Saya kira malaikat pun tidak percaya dengan hasil penelitian itu."
Namun, ada pula rekannya sesama akademisi yang memberi acungan jempol atas penelitian KNPI itu. Adalah A. Mukti Fajar, Rektor Universitas Widya Gama, Malang, yang memberikan pujiannya. "Pada saat seperti ini, mereka berani melakukan penelitian seperti itu. Terlepas dari valid tidaknya, niat mereka itu patut diacungi jempol," ujarnya. Tampaknya, ia bukan termasuk kalangan malaikat.
Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 970315-030/Hal. 20 Rubrik Peristiwa & Analisa
Comments